- Hanura mendorong perombakan kabinet Prabowo Subianto pada awal 2027 untuk memperkuat jajaran profesional
- Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih dinilai belum dieksekusi secara optimal oleh para menteri
- DPD Hanura Sulawesi Tenggara merampungkan 221 kepengurusan tingkat kecamatan guna menyongsong Pemilu 2029
WartaPurwakarta - Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menyarankan Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh serta merombak susunan kabinet pada permulaan 2027 mendatang. Langkah tersebut dinilai mendesak lantaran eksekusi program kerakyatan oleh jajaran kementerian dianggap belum sejalan dengan visi kepala negara.
Sorotan terhadap efektivitas kabinet ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Hanura Patrice Rio Capella. Menurutnya, gagasan strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun penguatan Koperasi Merah Putih mengusung keberpihakan nyata kepada rakyat, namun implementasinya di lapangan belum sesuai harapan.
“Sebenarnya ide-ide besar Pak Prabowo sangat humanis, mulai dari MBG agar tidak ada lagi anak bangsa kelaparan, hingga Koperasi Merah Putih untuk mengantisipasi tengkulak yang menjerat petani,” ujar Rio usai konsolidasi Tim Task Force DPP Hanura bersama pengurus dan legislator Hanura se-Sulawesi Tenggara di Hotel Claro, Kendari, Jumat, 23 Oktober 2026.
Rio memandang kelemahan mendasar berada pada ketidakmampuan para menteri menerjemahkan arahan presiden ke dalam kebijakan teknis yang efektif.
“Persoalannya ada pada tingkat aplikasi. Apa yang dicita-citakan dan digagas oleh Pak Prabowo sebagai presiden, tidak bisa diterjemahkan oleh para menterinya,” tegasnya.
Oleh sebab itu, komposisi kabinet didorong untuk mengedepankan aspek profesionalitas ketimbang sekadar kompromi politik maupun balas budi terhadap tim sukses. Rio juga menggarisbawahi bahwa postur kabinet yang terlampau besar berisiko memperpanjang rantai koordinasi dan menghambat realisasi program, sehingga pembenahan perlu menyasar pos menteri hingga wakil menteri.
“Warna kabinet harus mulai diubah menjadi wajah profesional, agar ide besar presiden bisa diwujudkan. Kabinet kerja atau jaken kabinet harus jadi orientasi ke depan,” kata Rio.
Ia menambahkan, awal 2027 menjadi momentum yang tepat untuk melangsungkan perombakan agar tata kelola APBN pada tahun bersangkutan dikawal oleh figur yang benar-benar berkompeten. Pasalnya, masa dua tahun mendatang dinilai sebagai fase penentu bagi pemerintahan Prabowo-Gibran sebelum perhatian terpecah oleh agenda elektoral.
“Tahun keempat sudah masuk tahun politik. Presiden tidak akan bisa fokus lagi pada persoalan kerakyatan. Sebab itu, dua tahun ke depan adalah waktu emas bagi Prabowo-Gibran,” ujarnya.
Di luar catatan terhadap jalannya pemerintahan, Rio mengapresiasi kesiapan jajaran internal partainya di Sulawesi Tenggara yang telah merampungkan pembentukan struktur pada 221 Pimpinan Anak Cabang (PAC) tingkat kecamatan untuk menyongsong Pemilu 2029.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
“Apa yang kami lakukan hari ini, bukan sekadar untuk menghadapi verifikasi faktual. Verifikasi faktual itu sasaran antara. Kami berkumpul, melakukan konsolidasi untuk memenangkan Pemilu,” tandasnya.
Terkait konsolidasi di tingkat daerah, Ketua DPD Hanura Sulawesi Tenggara Fajar Ishak Daeng Jaya menyatakan tahapan verifikasi faktual partainya hampir tuntas seiring rampungnya 221 PAC yang melampaui target DPP.
Hanura Sultra menargetkan perolehan satu kursi DPR RI dari daerah pemilihan setempat, peningkatan perolehan kursi DPRD provinsi maupun kabupaten/kota, serta mengamankan posisi pimpinan dewan di sejumlah wilayah. Selain itu, Hanura Sultra membidik empat daerah untuk mengusung kader dalam Pilkada mendatang, yakni Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton Selatan, Kolaka, dan Konawe Kepulauan.
Sumber: RMOL