Poin Penting
  • Kabakom Syahganda Nainggolan membantah Prabowo menyarankan Gibran menempuh jalur PTUN
  • Sikap resmi Presiden ditegaskan selaras dengan Menko Yusril bahwa putusan peradilan bersifat final
  • Jalur peninjauan kembali tertutup karena Gibran bukan tergugat intervensi di MA

WartaPurwakarta - Pengakuan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menyarankannya menempuh jalur hukum di PTUN terkait perkara ijazah SMA disanggah oleh pihak Istana. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom), Syahganda Nainggolan, secara tegas memastikan arahan tersebut mustahil diberikan oleh Kepala Negara.

Syahganda merujuk pada penjelasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra. Menurutnya, Yusril telah menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA) mengenai ijazah Gibran sudah bersifat final dan berkekuatan hukum mengikat.

"Bahwa Yusril itu mengatakan tidak ada kesempatan untuk PTUN, artinya itu yang dia (Yusril) diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong. Saran (Presiden) yang benar itu yang diwakili oleh Yusril," tegas Syahganda kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

Syahganda menambahkan, pandangan hukum Presiden Prabowo sepenuhnya direpresentasikan oleh penjelasan Menko Hukum.

"Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukum-nya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran," lanjutnya.

Sebelumnya, Gibran menyatakan kesiapannya untuk berjuang di PTUN guna mempertahankan surat keterangan (suket) ijazah SMA miliknya setelah dibatalkan oleh MA. Selain itu, rencana berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) demi mengajukan peninjauan kembali (PK) juga sempat diutarakan oleh Gibran.

"Salah satu saran beliau (Presiden Prabowo) itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja," ujar Gibran.

Namun, argumen tersebut langsung dimentahkan oleh Yusril Ihza Mahendra. Yusril menegaskan bahwa seluruh langkah hukum telah tertutup karena perkara ini sudah diputus oleh dua lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.

"Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

"Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final," terangnya.

Yusril pun memaparkan bahwa pintu PK tidak lagi dapat ditembus oleh Gibran maupun pihak lain, mengingat posisi hukum Gibran yang tidak tercatat sebagai tergugat intervensi dalam sidang di MA.

"Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu. Oleh karena dalam perkara di Mahkamah Agung itu tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen dan sementara Pak Wakil Presiden, Pak Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi. Jadi tidak bisa mengajukan banding," pungkas Yusril.

Sumber: Pojok Satu