- Desakan mundur dan pemakzulan terhadap Gibran mulai bergulir dari internal elite koalisi pengusung
- Tim kepercayaan Prabowo meminta restu hingga lima kali kepada Jokowi saat merancang pencalonan Gibran
- MK mencatat ketiadaan bukti meyakinkan terkait ijazah luar negeri dalam berkas penyetaraan pendidikan Gibran
WartaPurwakarta - Posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden kian menuai sorotan setelah mencuatnya sengketa berkas penyetaraan pendidikan, yang diiringi wacana pemakzulan serta desakan mundur dari sejumlah elite partai koalisi pengusung. Dinamika tersebut mengarahkan perhatian publik pada kalkulasi politik yang diambil sebelum masa pendaftaran capres-cawapres.
Walaupun anggapan bahwa dirinya sengaja dipinang untuk kemudian dilengserkan belum terkonfirmasi, rentetan polemik mulai dari pelanggaran kode etik, sengketa dokumen, hingga kegaduhan internal koalisi memperkuat tanda tanya tersebut. Tanggung jawab politik kini tertuju kepada tim konseptor yang meneliti kelayakan syarat pencalonan sejak awal.
Seorang figur kepercayaan Prabowo Subianto sempat mengungkap bahwa pihaknya merancang kalkulasi pemenangan dengan menyandingkan Gibran, lalu membawanya ke hadapan Prabowo. Dalam proses penjajakan tersebut, Prabowo dilaporkan memohon restu hingga lima kali kepada Presiden Joko Widodo guna meminang sang Wali Kota Solo.
Kenyataan ini memperlihatkan manuver terencana dari internal Prabowo lewat diskusi matang dan pendekatan berkali-kali. Karena itu, pihak perancang koalisi dituntut memberikan klarifikasi terbuka mengenai mekanisme verifikasi syarat administrasi, termasuk keabsahan jenjang pendidikan dan mitigasi risiko sengketa yang membayangi pencalonan itu.
Tiket kontestasi bagi Gibran sendiri terbuka berkat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Beleid hukum tersebut memberi pengecualian ambang batas usia minimal 40 tahun bagi kandidat yang sedang atau pernah memangku jabatan hasil pemilihan umum, termasuk kepala daerah, status yang kala itu disandang Gibran di Solo.
Namun, legitimasi hukum itu tercoreng oleh skandal etik di Mahkamah Konstitusi. Pada 7 November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Anwar Usman dari posisi Ketua MK akibat pelanggaran etik berat terkait penanganan perkara batas usia tersebut. Meski proses persidangan di MK menuai kecaman luas sebelum hari pemungutan suara, Gibran tetap melenggang ke arena pilpres dengan membawa beban kontroversi yang terus membuntutinya selepas penetapan kemenangan.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Polemik bertambah runyam ketika keabsahan administratif pendidikannya dipersoalkan melalui Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 yang diserahkan untuk kelengkapan berkas pemilu. Berdasarkan rilis resmi putusan tertanggal 6 Oktober 2026, MK mencatat tidak didapatinya bukti meyakinkan berupa ijazah, diploma, maupun sertifikat kelulusan luar negeri yang menjadi rujukan penyetaraan sekolah menengah Gibran. Dokumen yang tercatat hanya mencakup certificate of attendance, academic records, serta explanation of grades. Walau demikian, majelis hakim memutus gugatan tersebut tidak dapat diterima atas dasar pertimbangan kedudukan hukum pihak pemohon.
Sumber: RMOL