Poin Penting
  • Survei PPI mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai 65,4 persen
  • Riset tatap muka tersebut melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi pada periode 26 September hingga 6 Oktober 2026
  • Anggota DPR Fraksi PAN Slamet Ariyadi menegaskan angka kepuasan tersebut harus dibuktikan lewat dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat

WartaPurwakarta - Riset terbaru Parameter Politik Indonesia (PPI) memperlihatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyentuh angka 65,4 persen. Temuan tersebut mendapat sorotan dari kalangan parlemen, salah satunya anggota Komisi DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Slamet Ariyadi.

Riset yang digelar PPI berlangsung sepanjang 26 September sampai 6 Oktober 2026. Penarikan data dilakukan lewat wawancara tatap muka yang menyasar 1.200 responden di 38 provinsi, mencakup 116 kabupaten/kota, 120 kecamatan, serta 120 kelurahan/desa.

Slamet memandang persentase tersebut mencerminkan potret evaluasi masyarakat atas dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo. Angka itu dinilai patut dijadikan pemicu untuk menggenjot mutu pelayanan publik serta merumuskan regulasi yang berfaedah langsung bagi khalayak luas.

Politisi asal Madura itu menekankan bahwa legitimasi publik wajib diimbangi aksi konkret, khususnya dalam pemenuhan hajat hidup pokok, stabilitas daya beli warga, penyediaan lapangan pekerjaan baru, hingga penguatan skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Capaian angka survei ini harus menjadi motivasi bagi pemerintah untuk terus bekerja dan meningkatkan kinerja. Kepercayaan publik merupakan amanah yang harus dijawab dengan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat,” ujar Slamet kepada wartawan, Senin 19 Oktober 2026.

Menurutnya, tolok ukur kesuksesan agenda pembangunan tidak boleh berhenti pada kalkulasi angka di atas kertas survei semata. Relevansi kebijakan baru terbukti apabila masyarakat merasakan langsung faedahnya dalam rutinitas keseharian.

Arah kebijakan eksekutif dipandang perlu tetap berfokus pada perbaikan taraf hidup, kemudahan akses fasilitas umum, serta ketepatan distribusi jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan.

“Bagi saya, ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya angka survei, tetapi bagaimana rakyat merasakan perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kebutuhan mereka semakin terpenuhi, kesempatan kerja semakin terbuka, dan kehidupan masyarakat semakin sejahtera,” kata Slamet.

Efektivitas program sampai ke wilayah terluar juga menuntut keterpaduan langkah antara otoritas pusat, pemerintah daerah, lembaga legislatif, beserta komponen masyarakat.

Slamet menghendaki rilis data ini memacu aparatur negara untuk rutin membedah kekurangan, mengoreksi kelemahan, serta mempertahankan konsistensi pelaksanaan program kerakyatan.

“Yang paling penting adalah bagaimana pemerintah terus hadir di tengah masyarakat, mendengar aspirasi rakyat, dan memberikan solusi atas persoalan yang mereka hadapi. Pembangunan harus benar-benar bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” tutur Slamet.

Sumber: RMOL