- KMHDI meminta proses penunjukan Wapres pengganti Gibran dibuka secara terang kepada masyarakat
- Pengisian pucuk kepemimpinan nasional ditegaskan bukan ajang tawar-menawar kepentingan elite politik
- Sosok pengganti dituntut berintegritas dan siap menjawab tantangan kompleks bangsa
WartaPurwakarta - Pengurus Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) menuntut adanya keterbukaan informasi kepada publik terkait proses pemilihan figur Wakil Presiden yang akan menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Keterbukaan tersebut dinilai krusial guna menjamin tata kelola pemerintahan tetap berpijak pada mandat konstitusi, prinsip demokrasi, serta kepentingan khalayak ramai.
Wakil Ketua Umum PP KMHDI I Nyoman Sugidana menyoroti dinamika politik di tingkat pusat dan mengingatkan agar proses pergantian kepemimpinan tidak direduksi menjadi sekadar ruang transaksi politik.
"Pergantian atau pengisian jabatan Wakil Presiden tidak boleh hanya menjadi ruang negosiasi bagi kepentingan kelompok maupun elite politik. Siapa pun yang nantinya mengisi posisi tersebut harus memiliki keberpihakan yang jelas kepada rakyat, memahami persoalan kebangsaan, serta mampu menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya secara sungguh-sungguh," tegas Sugidana dalam keterangannya, Sabtu, 14 November 2025.
Ia menambahkan, pergeseran konstelasi politik saat ini seharusnya dijadikan momentum dalam meningkatkan mutu demokrasi di tanah air, bukan malah mempertontonkan praktik bagi-bagi kekuasaan.
"Setiap keputusan politik yang menyangkut kepemimpinan nasional harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat luas, bukan semata-mata kalkulasi elektoral ataupun kepentingan pragmatis partai politik," kata Sugidana.
Kebutuhan akan figur kepemimpinan yang berintegritas semakin mendesak mengingat berbagai persoalan kebangsaan yang dinilai Sugidana masih sangat rumit. Sejumlah isu mendasar seperti jurang ketimpangan ekonomi, ketersediaan lapangan kerja, perbaikan mutu pendidikan, kesejahteraan publik, penegakan hukum, hingga upaya pemberantasan korupsi menuntut keberanian pemimpin dalam mengambil kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Oleh karena itu, sosok yang nantinya menduduki kursi orang nomor dua di Indonesia tersebut dipandang wajib merepresentasikan keberagaman masyarakat secara menyeluruh.
"Demokrasi tidak boleh berhenti pada pergantian figur dan pembagian kekuasaan. Esensi demokrasi adalah memastikan bahwa setiap kekuasaan bekerja untuk rakyat. Kami ingin kepemimpinan nasional yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga memiliki keberanian moral untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas," lanjut I Nyoman Sugidana.
Sumber: RMOL