- Komisi II DPR didorong meminta klarifikasi KPU atas putusan pembatalan suket ijazah Wapres Gibran
- Mardani Ali Sera menyebut pembatalan dokumen oleh MA sebagai perkara besar
- Amar putusan MA menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran tidak sah
WartaPurwakarta - Vonis Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai menjadi landasan penting bagi parlemen untuk memanggil penyelenggara pemilu.
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menegaskan, putusan lembaga peradilan tertinggi tersebut memberikan dasar kuat bagi pihaknya untuk menuntut Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilu bekerja lebih seksama sesuai koridor hukum.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, munculnya putusan pembatalan tersebut mengindikasikan adanya ketidaktelitian dan kecerobohan pada tahapan verifikasi administrasi pencalonan peserta pilpres.
"Baik putusan MK apalagi Suket yang dibatalkan MA. Ini perkara besar. Tapi beban pembuktian terbesar di Kemendikdasmen baru kemudian kawan-kawan KPU dan Bawaslu," kata Mardani lewat akun X miliknya, Minggu, 1 November 2026.
Mardani menilai Komisi II DPR tetap harus meminta pertanggungjawaban dan penjelasan teknis dari KPU mengenai proses penerimaan berkas persyaratan yang meloloskan Gibran saat itu.
"Komisi II DPR wajib meminta penjelasan KPU meskipun dimaklumi kawan-kawan KPU sudah mendapat SUKET yang dibatalkan MA," ujarnya.
Langkah evaluasi ini dinilai mendesak agar KPU maupun Bawaslu memiliki ketegasan serta kehati-hatian dalam mengambil setiap keputusan administratif di masa mendatang.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Putusan MA memperkuat Komisi II untuk meminta KPU melakukan tugas dengan teliti dan berani membuat keputusan sesuai peraturan," tandasnya.
Sebelumnya, Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan kasasi atas gugatan surat keterangan penyetaraan tingkat SMA milik Gibran Rakabuming Raka. Dalam amar putusannya, MA menetapkan bahwa surat keterangan penyetaraan yang digunakan Gibran sebagai syarat pencalonan dalam Pilpres 2024 dinyatakan tidak sah.
Sumber: Pojok Satu