Poin Penting
  • MK menggelar sidang sengketa syarat pendidikan Gibran hampir dua tahun pascapelantikan
  • Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta KPU dan Bawaslu membuka dokumen verifikasi serta regulasi 2023
  • KPU menegaskan kesiapan menyerahkan bukti penetapan keabsahan berkas pencalonan

WartaPurwakarta - Mahkamah Konstitusi mulai menyidangkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum bernomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 sejak Senin malam, 21 September, tepat pukul 19.00. Majelis hakim mengagendakan sidang lanjutan perkara tersebut pada Rabu malam, 23 September.

Perkara ini bergulir saat pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah menduduki tampuk pemerintahan selama hampir dua tahun. Guna memproses permohonan yang diajukan jauh melampaui batas waktu lazim tiga hari pascapemilu tersebut, MK merilis regulasi khusus berupa PMK Nomor 1 Tahun 2026.

Gugatan itu diajukan oleh barisan pemohon yang mencakup Denny Indrayana, Partai Ummat, Komite Independen Pemantau Pemilu, perwakilan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang terdiri atas enam warga, serta M. Subhan, Tiurma M.S. Sihombing, dan Bonatua Silalahi.

Di hadapan majelis, Denny Indrayana menerangkan alasan di balik keterlambatan gugatan tersebut. Kuasa hukum menyebut indikasi ketidaksesuaian kualifikasi pendidikan sang wakil presiden baru terungkap belakangan, sehingga pengujian terbuka di meja hijau dinilai mendesak.

Sorotan atas keabsahan ijazah Gibran juga memantik perhatian media Singapura, The Straits Times, lewat laporannya pada 22 September yang menyoroti verifikasi kredensial akademik figur nomor dua di Indonesia tersebut, meski pembuktian materiil perkaranya belum tuntas.

Gugatan ini menitikberatkan pada Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mewajibkan calon presiden dan wakil presiden mengantongi ijazah minimal tingkat SMA atau sederajat. Jejak studi luar negeri Gibran pun diperiksa kembali. Data KPU yang dilansir The Straits Times mencatat putra sulung Joko Widodo itu menempuh studi di Orchid Park Secondary School Singapura medio 2002-2004, sebelum berpindah ke UTS Insearch di Australia.

Legalitas tersebut sebelumnya diperkuat oleh sertifikat penyetaraan terbitan Kemendikbud pada 2019, yang memosisikan kelulusan Grade 12 Gibran di UTS Insearch tahun 2006 setara dengan jenjang SMK di Tanah Air. Namun, landasan penetapan kesetaraan dan validitasnya bagi pencalonan cawapres itulah yang dipersoalkan para penggugat.

Fokus pembuktian kini berpusat pada kepatuhan KPU terhadap aturan, dasar penilaian berkas, serta fungsi pengawasan Bawaslu. Pada sidang perdana, Hakim Konstitusi Saldi Isra menginstruksikan KPU memperlihatkan arsip regulasi 2023 mengenai pengecualian syarat bukti kelulusan sekolah menengah untuk lulusan luar negeri. Saldi juga menuntut Bawaslu membeberkan tata cara verifikasi berkas sang cawapres kala itu.

Merespons instruksi hakim, Komisioner KPU Idham Holik menegaskan kesiapan lembaganya melampirkan berkas resmi guna menerangkan keabsahan administrasi pencalonan Gibran.

Di sisi lain, transparansi informasi dokumen kelulusan 2019 juga sempat dipersengketakan oleh Bonatua Silalahi ke Komisi Informasi Pusat, yang telah mengeluarkan amar putusan pada 11 Maret 2026.

Sumber: RMOL