Poin Penting
  • MK tidak menemukan bukti meyakinkan terkait ijazah luar negeri Gibran yang disetarakan dengan kualifikasi SMA
  • Putusan MK menegaskan pembatalan keterpilihan wakil presiden bukan kewenangan Mahkamah melainkan ranah lembaga yang diatur UUD 1945
  • Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dinyatakan tidak dapat diterima lantaran diajukan usai pelantikan presiden dan wapres

WartaPurwakarta - Mahkamah Konstitusi menegaskan tidak berwenang menggugurkan keterpilihan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden, kendati majelis hakim membeberkan catatan terkait berkas pendidikannya dalam putusan perselisihan hasil pemilu.

Dalam pertimbangan perkara, Mahkamah mengungkapkan ketiadaan bukti meyakinkan yang memperlihatkan kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri milik Gibran untuk disetarakan dengan jenjang sekolah menengah atas atau sederajat. Ketentuan pemenuhan syarat minimal pendidikan tersebut berkaitan langsung dengan Pasal 169 huruf r serta Pasal 227 huruf l Undang-Undang Pemilu.

Meski begitu, Mahkamah menyatakan temuan tersebut tidak serta-merta dapat membatalkan status Gibran sebagai orang nomor dua di Indonesia. Majelis hakim menilai pengujian terhadap pemenuhan kualifikasi calon presiden dan wakil presiden berada di bawah kewenangan institusi yang diamanatkan langsung oleh konstitusi.

"Dengan demikian, perihal fakta yang didapatkan Mahkamah berkenaan dengan tidak adanya ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, secara substansial menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945."

Atas dasar pembagian wewenang tersebut, MK menolak mengambil alih fungsi lembaga lain dalam menentukan keabsahan syarat pencalonan putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu.

Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 ini pada akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima. Pasalnya, permohonan baru didaftarkan setelah seluruh tahapan pemilihan presiden tuntas serta pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah resmi dilantik memimpin pemerintahan.

Gugatan tersebut dimotori oleh sejumlah tokoh dan perwakilan kelompok, di antaranya Denny Indrayana, Bonatua Silalahi, H.M. Subhan, Tiurma M.S. Sihombing, serta barisan purnawirawan TNI.

Sesuai regulasi, sengketa perselisihan hasil pilpres semestinya diajukan paling lambat tiga hari seusai penetapan hasil rekapitulasi oleh KPU. Kendati melewati tenggat waktu yang ditentukan undang-undang, para pemohon sempat mendesak Mahkamah mengesampingkan pembatasan jadwal demi mengedepankan keadilan substantif.

Kuasa hukum pemohon, Bambang Widjojanto, mengemukakan bahwa langkah hukum ini ditempuh demi mendapatkan ruang persidangan yang adil guna menguji kebenaran yuridis mengenai pemenuhan syarat pendidikan calon secara transparan di hadapan majelis hakim.

Sumber: Pojok Satu