- Mulyanto meminta DPR segera membentuk Pansus Ijazahgate
- MA mengabulkan gugatan pembatalan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran
- DPR dinilai perlu menindaklanjuti putusan tersebut secara transparan
WartaPurwakarta - Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto mendesak DPR segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Ijazahgate setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan pembatalan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Mulyanto, putusan MA harus menjadi dasar bagi DPR untuk mengambil langkah konstitusional. Ia menilai perkara tersebut berkaitan dengan kepastian hukum atas pemenuhan persyaratan pendidikan Wakil Presiden.
“Putusan MA ini harus dihormati. Apalagi ini menyangkut dokumen yang digunakan dalam proses pencalonan Wakil Presiden. Negara tidak boleh membiarkan persoalan hukum seperti ini menggantung tanpa kejelasan. Harus ada tindak lanjut yang objektif, transparan, dan sesuai konstitusi oleh DPR,” ujar Mulyanto dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Sabtu malam, 31 Oktober 2026.
Ia menyebut pembatalan surat penyetaraan itu memperkuat kesimpulan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai terpenuhi atau tidaknya syarat pendidikan Gibran saat mengikuti Pilpres 2024.
Mulyanto menegaskan DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Ia mengatakan, isu yang dipersoalkan tidak berhenti pada status sah atau tidaknya sebuah dokumen, tetapi juga menyangkut pemenuhan syarat pendidikan calon Wakil Presiden.
“Persoalannya bukan semata-mata apakah sebuah surat dinyatakan sah atau tidak. Yang lebih mendasar adalah apakah persyaratan pendidikan calon Wakil Presiden telah dipenuhi sesuai ketentuan hukum. Ini menyangkut integritas proses demokrasi dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara,” tegas mantan anggota DPR RI periode 2019–2024 tersebut.
Mulyanto menilai putusan MA membuat perkara dugaan tidak terpenuhinya syarat pendidikan cawapres dalam Pilpres 2024 semakin terang. Karena itu, ia meminta DPR menjalankan tugasnya melalui proses politik ketatanegaraan yang terbuka dan menyelesaikan persoalan tersebut secara tuntas.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Logika masyarakat kan sederhana, kalau MK tidak menemukan ijazah SMA atau yang setara, dan sekarang MA menyatakan, bahwa suket penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah, maka artinya persyaratan pencalonan Wapres Gibran yang lalu tidak sah," jelas Mulyanto.
"Jadi Pansus ijazah gate ini perlu segera dibentuk dan bersidang. Kasus ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut," tandasnya.
Sumber: RMOL