Poin Penting
  • PKS dan PDIP membuka komunikasi mengenai polemik ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka
  • Fraksi PKS akan menindaklanjuti pembicaraan kedua sekjen setelah masa reses DPR berakhir
  • Opsi hak angket dan hak menyatakan pendapat masih akan dibahas

WartaPurwakarta - Polemik mengenai ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menjadi bahan komunikasi antara PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera di DPR. Kedua partai membicarakan kemungkinan tindak lanjut, termasuk pemanfaatan instrumen pengawasan parlemen.

Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid mengatakan telah berkomunikasi dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait aspirasi publik mengenai isu yang ramai disebut sebagai ijazah gate.

"Terakhir saya sempat komunikasi dengan Sekjen PDIP Mas Hasto," kata Kholid saat dihubungi, Rabu, 28 Oktober 2026.

Menurut Kholid, Hasto menghubunginya dan menyampaikan respons PDIP atas aspirasi masyarakat yang diterima PKS.

"Beliau hubungi saya dan sampaikan ke saya, bahwa PDIP menyambut baik aspirasi publik terkait 'ijazah gate' yang disampaikan ke PKS," ujarnya.

Ia menyebut PKS belum mengambil keputusan akhir. Partai itu masih akan mencermati sikap fraksi lain di DPR sambil melanjutkan komunikasi dengan berbagai pihak.

"Nanti kita liat dinamika respons kawan-kawan lainnya di DPR ya. Kita terus akan jalin komunikasi dengan semua pihak ya," tambahnya.

Juru bicara PDIP Guntur Romli membenarkan adanya pertemuan antara Hasto dan Kholid. Ia mengatakan PDIP juga menjalin komunikasi dengan sejumlah kekuatan politik lain di parlemen.

Guntur menilai pembahasan lintas partai diperlukan karena persoalan tersebut berkaitan dengan konstitusi serta peraturan perundang-undangan. Namun, komunikasi yang berlangsung sejauh ini belum bersifat resmi.

"Komunikasi masih bersifat informal," ujar Guntur, Jumat, 30 Oktober 2026.

Sementara itu, anggota DPR dari PKS Mardani Ali Sera menyatakan fraksinya telah diminta meneruskan pembicaraan yang dilakukan kedua sekretaris jenderal. Menurut dia, arah langkah politik PKS, termasuk kemungkinan penggunaan hak angket atau hak menyatakan pendapat, akan lebih jelas setelah DPR mengakhiri masa reses.

"Fraksi diminta menindaklanjuti pembicaraan antarsekjen, akan kian jelas (hak angket atau hak menyatakan pendapat) saat masa reses selesai ya," kata Mardani, Jumat, 30 Oktober 2026.

Mardani mengatakan pembahasan internal di PKS sudah berjalan. Ia menyinggung putusan MK sebagai fakta hukum yang final dan mengikat, serta adanya tanggung jawab moral untuk mendorong tata kelola negara yang baik.

"Sudah ada diskusi, keputusan MK adalah fakta hukum yang final dan mengikat. Ada tanggung jawab moral untuk membuat tata kelola bernegara menjadi baik dan sehat," ucapnya.

Menurut Mardani, aspirasi masyarakat juga menjadi salah satu pertimbangan PKS dalam menentukan kelanjutan sikap terhadap polemik tersebut.

Di luar komunikasi antarpartai, pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengaku telah berbicara dengan sejumlah elite PDIP. Ia menyebut PDIP tengah membahas persoalan itu di internal partai, meski belum menggelar pertemuan terbuka.

"Saya komunikasi dengan teman-teman PDIP, mereka kelihatannya sedang berproses secara internal, tetapi kalau pertemuan terbuka nya belum ada," ujar Denny saat dikonfirmasi, Jumat, 30 Oktober 2026.

Sumber: Pojok Satu