- PDIP menerima surat terbuka Forum Guru Besar Indonesia untuk Gibran Rakabuming Raka
- Hasto meminta Presiden Prabowo dan partai politik di DPR menyimak suara para akademisi
- Surat itu memuat dorongan agar Gibran mengundurkan diri dari posisi Wakil Presiden
WartaPurwakarta - DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menerima surat terbuka Forum Guru Besar Indonesia yang dialamatkan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Surat tersebut berkaitan dengan polemik ijazah serta legitimasi kepemimpinan.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan hal itu kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 21 Oktober 2026.
"Jadi, DPP PDI Perjuangan menerima surat terbuka yang ditujukan kepada saudara Gibran Rakabuming Raka: Menjaga Marwah Konstitusi, Etika Bernegara, dan Legitimasi Kepemimpinan Nasional dari Forum Guru Besar Indonesia," kata Hasto.
Menurut Hasto, masukan para guru besar mencerminkan suara hati akademisi yang perlu diperhatikan Presiden Prabowo Subianto dan seluruh partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Suara-suara seperti inilah yang juga harus didengarkan oleh Presiden Prabowo, oleh partai-partai di DPR," kata Hasto.
Forum Guru Besar Indonesia dalam suratnya mengangkat tiga persoalan, meliputi merosotnya keteladanan dan etika bernegara, krisis legitimasi di kalangan generasi muda serta lembaga pendidikan, dan kemungkinan munculnya beban politik terhadap kepemimpinan nasional maupun stabilitas negara.
Hasto berpandangan, seorang pemimpin yang memiliki kepekaan perlu mengevaluasi diri dan mengambil tindakan perbaikan untuk kepentingan bangsa.
"Demi kepentingan bangsa dan negara, demi keteladanan, demi dihormatinya etika, ya lebih baik melakukan upaya korektif. Di surat ini disebutkan dengan mengundurkan diri," kata Hasto.
Ia juga menekankan pentingnya menempatkan etika dan prinsip dasar politik di atas kepentingan kekuasaan.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Buat apa menjadi pemimpin tanpa mendengarkan suara rakyat dan tanpa ada upaya untuk membangun suatu etika dan kebenaran dalam politik," pungkas Hasto.
Sebelumnya, Forum Guru Besar Indonesia melalui surat terbuka berjudul “Menjaga Marwah Konstitusi, Etika Bernegara, dan Legitimasi Kepemimpinan Nasional” meminta Gibran melepaskan jabatan Wakil Presiden.
Surat bertanggal 19 Oktober 2026 itu dibubuhi tanda tangan ratusan guru besar. Dokumen tersebut disampaikan sebagai ungkapan keprihatinan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
Sumber: RMOL