- Komaruddin Watubun menyebut demonstrasi sebagai wujud hak konstitusional warga
- Ribuan mahasiswa dan masyarakat sipil berunjuk rasa pada 20 Oktober 2026
- Massa membawa lima tuntutan terkait evaluasi pemerintahan Prabowo-Gibran
WartaPurwakarta - Ketua DPP PDIP Komaruddin Watubun menilai masyarakat memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pandangan melalui aksi demonstrasi. Pernyataan itu disampaikan menanggapi unjuk rasa di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta, yang mengangkat evaluasi dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Komaruddin, publik telah merasakan langsung kondisi selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Karena itu, ia mempersilakan masyarakat memberikan penilaiannya sendiri.
“Penilaian itu sudah terekspresi lewat demo-demo di ribut-ribut di mana-mana, jadi saya tidak usah komentar, Anda bisa lihat sendiri kan? Dan termasuk kau sendiri merasakan apa yang ada hari ini, itu yang penting,” kata Komaruddin kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 21 Oktober 2026.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP tersebut memilih tidak mengulas lebih jauh kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menilai komentarnya sebagai politikus yang berada di luar pemerintahan berpotensi dianggap sebagai pandangan oposisi.
“Kalau saya ini politisi, apalagi orang di luar pemerintah. Kalau saya ngomong pasti dibilang, "Ah itu kan lawan oposisi, jadi ngomong." Jadi biarlah rakyat yang menilai,” pungkasnya.
Sehari sebelumnya, Selasa, 20 Oktober 2026, ribuan mahasiswa serta masyarakat sipil menggelar aksi di sejumlah daerah. Demonstrasi berlangsung di Kalimantan, Yogyakarta, Bandung, hingga Jakarta, dengan isu utama evaluasi dua tahun kepemimpinan Prabowo dan Gibran.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Di Jakarta, mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil menyampaikan lima tuntutan. Mereka meminta pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional serta memulihkan ekosistemnya, membenahi tata kelola kebijakan ekonomi untuk menghapus ketimpangan sosial, menghentikan penyempitan ruang sipil dan militerisasi, memberantas KKN yang dinilai semakin mengkhawatirkan, serta menurunkan biaya pendidikan dan mewujudkan sistem pendidikan yang mengabdi kepada rakyat.
Sumber: RMOL