- PDKN mendorong Presiden Prabowo menerbitkan dekrit kembali ke UUD 1945 naskah asli
- Langkah tersebut dinilai sebagai solusi atas persoalan kebangsaan sekaligus torehan sejarah
- Rahman Sabon Nama turut menyarankan perampingan kabinet pada reshuffle Oktober 2026
WartaPurwakarta - Seruan untuk memberlakukan kembali naskah awal Undang-Undang Dasar 1945 lewat dekrit presiden disuarakan kepada Presiden Prabowo Subianto. Gagasan tersebut diajukan Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) sebagai opsi penyelesaian atas berbagai persoalan pelik yang tengah melanda bangsa.
Organisasi yang menghimpun para raja, sultan, dan tokoh adat se-Nusantara itu memandang langkah ini selaras dengan cita-cita para pendiri republik. Ketua Umum PDKN Rahman Sabon Nama mengaitkan usulan tersebut dengan latar belakang kepemimpinan kepala negara saat ini.
"Presiden Prabowo sebagai bagian dari trah kerajaan Nusantara, turunan bangsawan Mataram Banyak Wide, dapat mengeluarkan Dekrit Presiden kembali ke Naskah Asli UUD 1945," kata Rahman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2026.
Penerbitan dekrit tersebut diyakini Rahman bakal menjadi keputusan bersejarah yang mampu mengubah arah sistem ketatanegaraan Indonesia secara mendasar.
"Saya yakin dan percaya Prabowo Subianto akan dicatat dan dikenang dalam tinta emas sejarah bangsa Indonesia," ujarnya.
Kendati demikian, pemulihan konstitusi ke format mula-mula diperkirakan memicu perdebatan luas terkait kewenangan presiden, mekanisme pergantian undang-undang dasar, hingga fungsi MPR. Pasalnya, kerangka hukum tertinggi Indonesia saat ini merupakan hasil dari empat putaran amendemen yang berlangsung pada periode 1999 hingga 2002, sehingga perombakan mendasar dipastikan membawa dampak yuridis serta politis yang besar.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Di samping persoalan dasar negara, Rahman juga mengingatkan rezim Prabowo-Gibran agar mengkaji ulang jalannya pemerintahan di sektor tata kelola birokrasi, hukum, politik, dan perekonomian, termasuk melalui rencana pergantian menteri pada Oktober 2026.
"Seharusnya reshuffle menjadi momentum untuk merampingkan kabinet dan menempatkan orang-orang yang lebih kapabel dan profesional," ucap Rahman.
Sumber: RMOL