Poin Penting
  • Pendukung Gibran mengarahkan isu ijazah ke sejumlah pejabat lain termasuk Presiden Prabowo, Iyeth Bustami, dan Hakim MK Arsul Sani
  • Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyebutkan 63 dari 580 anggota DPR periode 2024-2029 berpendidikan terakhir SMA, sementara 211 orang tidak mencantumkan riwayat pendidikan
  • Penulis menyerukan agar dugaan ijazah bermasalah dibuktikan lewat jalur hukum, bukan sekadar keributan di media sosial

WartaPurwakarta - Polemik seputar ijazah Gibran Rakabuming Raka ternyata tak berhenti setelah yang bersangkutan mundur dari jabatan Wakil Presiden. Alih-alih reda, gelombang isu justru melebar ke berbagai figur publik lain. Nama Presiden Prabowo Subianto, anggota DPR dari PKB Iyeth Bustami, hingga Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani turut terseret dalam pusaran yang kini menyerupai "ujian nasional" berskala republik.

Persoalan ijazah Gibran sejatinya telah dituntaskan secara hukum. Putusan MK dan MA membuat posisinya di istana tak bisa dipertahankan, sehingga ia memilih mundur. Namun, sebagian kalangan pendukungnya kemudian mengalihkan sasaran. Ijazah Prabowo mulai disorot, lalu giliran Iyeth Bustami dipermasalahkan, disusul Arsul Sani. Mesin pencari menjelma seolah menjadi fakultas hukum dadakan, sementara media sosial berubah menjadi ruang persidangan dengan para warganet bertindak selaku penguji.

Iyeth Bustami tercatat menyelesaikan pendidikan SD pada 1986, SMP pada 1989, dan memperoleh kelulusan Paket C pada 2008. Padahal, Paket C merupakan jalur pendidikan kesetaraan yang diakui secara sah oleh negara.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti pada 16 November 2026 mengungkapkan bahwa cukup banyak anggota parlemen yang merupakan lulusan Paket C. Dari total 580 anggota DPR periode 2024-2029, sebanyak 63 orang tercatat memiliki pendidikan terakhir setingkat SMA. Sementara itu, 211 orang lainnya tidak mencantumkan atau merahasiakan riwayat pendidikannya. Angka 211 tersebut tentu tidak serta-merta berarti mereka semua lulusan Paket C.

Arsul Sani pun pernah menghadapi tudingan serupa, yakni memiliki gelar doktor palsu. Ia kemudian menjelaskan secara terbuka proses pendidikan doktoralnya yang ditempuh melalui Glasgow Caledonian University dan Warsaw Management University, lengkap dengan memperlihatkan ijazah aslinya.

Pertanyaan mendasar bagi mereka yang getol membongkar ijazah pejabat: jika memang meyakini ada kejanggalan pada ijazah Prabowo, Iyeth, atau siapa pun, mengapa aksinya hanya sebatas di media sosial?

Jalur hukum sudah terbukti efektif. Denny Indrayana dan rekan-rekannya berhasil mempersoalkan ijazah Gibran melalui MK dengan strategi hukum yang tepat. Hasilnya, ijazah Gibran dinyatakan tidak ada dan pendaftarannya sebagai calon wakil presiden hanya berbekal surat keterangan. Fakta inilah yang pada akhirnya berujung pada mundurnya Gibran dari posisi orang nomor dua di negeri ini.

Maka, bagi siapa pun yang menilai ada persoalan konstitusional terkait Prabowo, langkah yang tepat adalah melaporkannya ke MK. Jika ada anggota DPR yang diduga memiliki ijazah palsu, tempuhnya melalui pengadilan negeri. Pembuktian secara hukum jauh lebih bermartabat ketimbang mendirikan "pengadilan bayangan" di TikTok, dengan hakim berupa akun anonim dan barang bukti berupa tangkapan layar yang sumbernya tidak jelas.

Paket C bukanlah aib. Gelar doktor bukan pula jimat. Ijazah seharusnya tidak dijadikan senjata untuk menghajar lawan politik. Jika transparansi benar-benar hendak diperjuangkan, prinsip itu mesti diberlakukan secara merata. Bukan ijazah lawan ditelusuri menggunakan mikroskop, sementara ijazah pihak sendiri dibungkus berlapis-lapis dalih administratif.

Sumber: RMOL