- MK menyatakan permohonan sengketa syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima pada 6 Oktober 2026
- Pertimbangan hukum MK mengungkap ketiadaan bukti meyakinkan terkait penyetaraan ijazah luar negeri Gibran
- Pengamat Politik UNAS menilai Gibran menghadapi konsekuensi etis untuk mundur atau memberi klarifikasi terbuka
WartaPurwakarta - Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terkait keabsahan berkas pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai memicu konsekuensi etis dan politis yang melampaui amar putusan peradilan.
Sebelumnya, MK memutuskan bahwa permohonan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tidak dapat diterima pada Selasa, 6 Oktober 2026. Kendati demikian, sorotan publik tertuju pada bagian pertimbangan majelis hakim, yang memaparkan ketiadaan bukti meyakinkan ihwal kepemilikan ijazah, sertifikat, maupun diploma luar negeri milik Gibran yang memenuhi syarat penyetaraan jenjang SMA sederajat sesuai ketentuan UU Pemilu.
"Di sinilah letak paradoks putusan tersebut. Gugatan tidak diterima, tetapi persoalan substansial mengenai bukti pendidikan justru tercatat dalam pertimbangan MK," kata Pengamat Politik Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, dikutip Kamis 8 Oktober 2026.
Lembaga peradilan konstitusi tersebut memang tidak mendiskualifikasi kedudukan Gibran ataupun mencopot jabatannya selaku orang nomor dua di Indonesia. Walau begitu, catatan yuridis yang tertuang dalam berkas putusan dipandang menyentuh sendi fundamental kriteria pencalonan pemimpin nasional, sehingga berdampak langsung pada aspek etika serta legitimasi pemerintahan di mata masyarakat.
"Oleh karena itu, setelah putusan MK tersebut, muncul pertanyaan politik yang sulit dihindari: apakah Gibran secara etis perlu mempertimbangkan pengunduran diri sebagai Wakil Presiden?" kata Ginting.
Menurut Ginting, langkah seorang pejabat negara tidak semata-mata dibatasi oleh klausul formal putusan hukum. Ketika MK menyatakan ketiadaan bukti valid atas dokumen pendidikan yang dipersyaratkan regulasi, isu yang timbul bergeser dari sekadar kelengkapan berkas menjadi masalah kepercayaan publik pada integritas pemilu.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Opsi meletakkan jabatan dinilai dapat menjadi alternatif sikap moral guna meredam perdebatan mengenai keabsahan posisi tersebut.
"Sebaliknya, apabila Gibran memilih tetap menjabat, keputusan itu juga membawa konsekuensi politik. Dia harus memberikan penjelasan yang transparan kepada publik mengenai status pendidikan yang menjadi salah satu syarat pencalonannya," pungkas Ginting.
Sumber: RMOL