Poin Penting
  • MPR menggelar rapat gabungan pimpinan untuk menentukan jadwal pemilihan wakil presiden baru
  • Presiden Prabowo Subianto memiliki tenggat 14 hari guna mengusulkan dua nama calon
  • Sebanyak 36 anggota parlemen disiapkan masuk dalam tim verifikasi berkas kandidat

WartaPurwakarta - Langkah cepat diambil Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) guna mengisi kekosongan kursi wakil presiden menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Jajaran pimpinan MPR menggelar rapat gabungan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat (13/11/2026), untuk merumuskan seluruh tahapan suksesi tersebut.

Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan, musyawarah pimpinan wajib digelar paling lambat tiga hari seusai surat permohonan berhenti diserahkan. Pertemuan ini sendiri terlaksana pada hari kedua sejak MPR secara resmi menerima surat dari Gibran pada Kamis (12/11/2026).

Pertemuan tersebut diikuti seluruh unsur pimpinan MPR, termasuk perwakilan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Fokus utama pembahasan tertuju pada penentuan tanggal sidang paripurna yang diagendakan untuk memilih figur pengganti berdasarkan usulan Presiden Prabowo Subianto.

"Tanggal berapa akan diselenggarakan, ini kita akan bahas dalam rapat gabungan hari ini," kata Muzani kepada awak media, Jumat (13/11/2026).

Selain merancang linimasa agenda, rapat gabungan tersebut juga menyepakati pengiriman surat resmi kepada Presiden Prabowo. Kepala Negara diminta segera menyodorkan dua nama calon beserta seluruh dokumen kelengkapannya, dengan batas waktu pengajuan paling lama 14 hari.

"Kapan surat akan dikirim, akan kita putuskan dalam rapat gabungan hari ini," jelasnya.

Guna memastikan kelayakan berkas administratif para kandidat, MPR akan membentuk tim verifikasi. Kuota tim penilai ini dipatok sebesar lima persen dari total keseluruhan anggota MPR.

"Kurang lebih 36 orang jumlahnya," tutur Muzani.

Di samping tim pemeriksa berkas, MPR juga menyusun tim ad hoc. Kelompok kerja ini bertugas menyusun draf ketetapan MPR mengenai pengesahan wakil presiden terpilih sebelum disahkan di forum paripurna.

"Itulah beberapa hal yang akan kita putuskan hari ini," tambahnya.

Muzani menggarisbawahi bahwa rangkaian suksesi kepemimpinan nasional ini akan dituntaskan sesegera mungkin. MPR berkomitmen agar posisi orang nomor dua di republik ini tidak dibiarkan kosong terlalu lama.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, MPR mengantongi tenggat waktu maksimal 60 hari untuk menuntaskan proses pemilihan sejak kursi wakil presiden dinyatakan lowong. Penentuan pemegang mandat baru nantinya ditentukan melalui mekanisme pemungutan suara di MPR dari dua kandidat yang diajukan oleh Presiden.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional