Poin Penting
  • Desakan evaluasi terhadap Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni
  • Pembongkaran posisi figur lama dinilai sebagai manuver mengikis pengaruh Geng Solo
  • Harapan pembentukan susunan menteri yang sepenuhnya loyal pada agenda Presiden Prabowo

WartaPurwakarta - Sekretaris Jenderal Jaga Republik Indonesia (JARI), Andrianto Andri, memandang restrukturisasi kabinet tertanggal 1 Oktober 2026 sebagai titik tolak krusial bagi Presiden Prabowo Subianto. Momentum tersebut dinilai tepat untuk mengokohkan jalannya birokrasi lewat penempatan jajaran menteri yang loyal penuh pada visi kepresidenan, bukan hasil kompromi kepentingan transaksional.

"Saya dan publik sesungguhnya sudah lama menunggu bagaimana kabinet all the Prabowo man. Bukan kabinet yang bernuansa transaksional," kata Andrianto kepada RMOL, Minggu, 4 Oktober 2026.

Pergeseran posisi penting terjadi dalam agenda perombakan kemarin. Pos pimpinan Polri resmi beralih dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Jenderal Suyudi Ario Seto lewat pelantikan langsung oleh Presiden Prabowo, Kamis, 1 Oktober 2026. Sementara itu, Listyo Sigit dimutasi mengemban mandat baru sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Langkah reposisi pucuk Polri menuju kursi KSP dinilai Andrianto sarat kalkulasi matang.

"Prabowo ini ahli strategi politik. Tidak membuang begitu saja Listyo Sigit dan Pratikno," katanya.

Bagi Andrianto, figur Listyo Sigit serta Pratikno identik dengan lingkaran rezim terdahulu yang kerap dipanggil "Geng Solo".

"Reshuffle Ini bagian strategi politik Prabowo menghilangkan pengaruh 'Geng Solo'," tegasnya.

Pratikno yang sempat menduduki kursi Menko PMK pun tidak didepak total, melainkan digeser memimpin Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Struktur Wantimpres turut diperkuat oleh Hatta Rajasa selaku Wakil Ketua serta Muhammad Qodari pada jabatan Sekretaris. Sebanyak 26 penasihat negara resmi disumpah oleh Presiden Prabowo pada Jumat, 2 Oktober 2026, berlandaskan Keppres Nomor 107/P Tahun 2026.

Struktur baru lembaga pertimbangan tersebut dipandang mampu mendorong jalannya roda kekuasaan ke arah yang tepat.

"Untuk Wantimpres juga sudah oke, supaya makin on the track," ujarnya.

Keberadaan Hatta Rajasa di posisi pucuk lembaga penasihat itu dinilai bakal memperkuat posisi Presiden berkat rekam jejak kepemimpinannya. Apalagi, keduanya sempat berpasangan saat perhelatan Pilpres 2014 silam sebelum kini kembali bersatu di pusat kekuasaan.

"Apalagi masuknya Hatta Rajasa yang sepadan dengan Presiden Prabowo. Ini bisa memperkuat Prabowo," katanya.

Di luar rotasi tersebut, Andrianto menggarisbawahi bahwa perombakan personalia harus diimbangi capaian nyata menyangkut kepastian hukum, kepatuhan konstitusional, dan komitmen antirasuah.

"Prabowo harus membuktikan kepada publik bahwa tugasnya adalah menegakkan konstitusi, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi," tegasnya.

Presiden Prabowo bahkan disarankan membuka peluang reshuffle jilid kedelapan jika performa pembantunya di kabinet kedodoran. Andrianto secara spesifik menyuarakan pergantian Menteri ATR/BPN Nusron Wahid seiring terpaan kasus hukum di kementerian bersangkutan, salah satunya proses penyidikan KPK terkait dugaan suap hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk. Sorotan kritis serupa ikut dialamatkan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni agar segera dievaluasi oleh kepala negara.

Sumber: RMOL