- Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka memicu kekosongan kursi Wakil Presiden Republik Indonesia
- Presiden Prabowo Subianto diwajibkan konstitusi mengajukan dua kandidat pengganti untuk dipilih pada Sidang Istimewa MPR RI 2 Desember 2026
- Sejumlah figur berlatar belakang eksekutif dan legislatif direkomendasikan masuk dalam bursa pencalonan pendamping kepala negara
WartaPurwakarta - Kekosongan kursi Wakil Presiden Republik Indonesia terjadi menyusul keputusan pengunduran diri yang diajukan Gibran Rakabuming Raka kepada Presiden Prabowo Subianto dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Langkah pelepasan jabatan tersebut berlangsung di tengah bergulirnya mekanisme pemakzulan oleh DPR RI, menyusul ketetapan dua instansi peradilan tertinggi, Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), terkait ketiadaan bukti kelulusan tingkat SMA atau sederajat yang menjadi prasyarat legal pencalonan wakil presiden. Dinamika ketatanegaraan tersebut turut diwarnai keterbukaan informasi perihal penyelidikan kasus penyadapan serta indikasi perbuatan makar yang disebut akan membuka "kotak pandora" dalam sistem penegakan hukum nasional.
Guna mengisi kekosongan kepemimpinan tersebut, UUD 1945 hasil amendemen mengamanatkan Presiden Prabowo Subianto untuk segera menyodorkan dua kandidat pengganti. Penentuan pemegang mandat pendamping presiden tersebut dijadwalkan melalui mekanisme pemungutan suara pada Sidang Istimewa MPR RI pada 2 Desember 2026 mendatang.
Dalam proses penjaringan, lima tokoh berintegritas dan berpengalaman panjang didorong untuk dipertimbangkan menjadi pendamping Presiden Prabowo Subianto selama sisa masa jabatan periode 2024-2029. Kategori tokoh senior mencakup pakar hukum M. Mahfud MD, yang tercatat memiliki rekam jejak lengkap di ranah yudikatif sebagai mantan Ketua MK, eksekutif sebagai Menteri Pertahanan serta Menko Polhukam, dan legislatif selaku eks anggota parlemen.
Nama senior lain yang dinilai potensial adalah M. Hatta Rajasa. Mantan Menko Perekonomian berlatar pendidikan ITB tersebut tercatat memiliki perjalanan birokrasi pemerintahan yang panjang, serta pernah menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dalam perhelatan Pilpres 2014.
Dua kandidat berikutnya mengemuka dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang dipandang dapat memperkuat stabilitas politik nasional jika merapat ke pemerintahan. Opsi pertama mengarah pada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta saat ini, Pramono Anung Wibowo, yang berpengalaman sebagai Sekretaris Kabinet dan pimpinan DPR RI.
Pilihan lain dari partai yang sama adalah Puan Maharani, yang kini memimpin parlemen sebagai Ketua DPR RI 2024-2029 setelah sebelumnya sempat mengemban tugas menteri koordinator di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Penetapan figur pengganti dipandang menuntut kehati-hatian tinggi, menyusul munculnya kasus penyadapan dan upaya kudeta merangkak yang menyeret keterlibatan Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, kelompoknya, beserta "patron politiknya". Insiden hukum tersebut dinilai meninggalkan dampak psikologis mendalam bagi keberlangsungan kepemimpinan nasional.
Konsekuensinya, status sebagai "figur terbaik yang paling dipercaya" dipandang harus menjadi "kriteria utama" serta "kata kunci" bagi Presiden Prabowo Subianto dalam mengusulkan calon pendampingnya menuju Sidang Istimewa MPR RI.
Sumber: RMOL