- Gerindra meminta semua pihak menghormati putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024
- MK memutuskan permohonan uji syarat pencalonan Gibran tidak dapat diterima
- Juru Bicara Gerindra menegaskan mekanisme PHPU bukan sarana mencopot pejabat yang sudah dilantik
WartaPurwakarta - Sikap patuh terhadap ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK) diserukan oleh Partai Gerindra menyusul tuntasnya penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, yang menyoal legalitas syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Partai Gerindra yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, di hadapan awak media di Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2026.
“Partai Gerindra menghormati penuh Amar Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang secara tegas menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijk Verklaard,” ucap Sugiat.
Sugiat menekankan bahwa produk hukum yang diterbitkan MK memiliki kedudukan final serta mengikat. Konsekuensinya, penuntasan sengketa pilpres wajib dikembalikan pada koridor aturan yang sah. Tokoh bangsa, jajaran partai politik, dan seluruh lapisan masyarakat pun diajak untuk tidak lagi memperpanjang perdebatan yang sudah rampung lewat jalur peradilan.
“Demokrasi yang sehat menuntut kesediaan semua pihak untuk menghormati koridor hukum, batas waktu penyelesaian sengketa, dan putusan final badan peradilan,” tuturnya.
Menurut Sugiat, silang pendapat maupun penempuhan langkah litigasi merupakan hal yang wajar dalam tatanan demokrasi. Kendati demikian, seluruh gugatan administratif maupun perolehan suara terikat oleh tenggat waktu dan ketentuan ketat yang digariskan undang-undang.
Ia turut menggarisbawahi bahwa yurisdiksi persidangan perselisihan hasil pemilu memiliki batasan tersendiri dalam tata hukum Indonesia.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
“Putusan MK secara tegas mengembalikan batasan kewenangan persidangan sengketa hasil pemilu (PHPU). Mekanisme PHPU dirancang untuk menguji perolehan suara pada masa pemilu, bukan sebagai sarana membatalkan status pejabat publik yang telah mengucap sumpah jabatan dan menjalankan roda pemerintahan,” kata Sugiat.
Gerindra berharap vonis peradilan tersebut dapat disikapi dengan lapang dada oleh seluruh pihak. Fokus dan energi kritis publik pun diharapkan beralih pada upaya pengawalan jalannya program pemerintah ke depan, tanpa terus merawat polemik yang perkaranya telah dinyatakan selesai secara hukum.
Sumber: RMOL