- MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan soal kepemilikan ijazah luar negeri Gibran sebagai dasar penyetaraan pendidikan SLTA
- Direktur P3S Jerry Massie menilai putusan tersebut bisa dimanfaatkan penggugat untuk membawa persoalan ke ranah politik di DPR
- Jerry menyoroti lemahnya dukungan politik terhadap Gibran, termasuk sikap diam Prabowo
WartaPurwakarta - Perdebatan seputar keabsahan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum usai meski Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan putusan perkara sengketa hasil Pilpres 2024 yang berkaitan dengan syarat pendidikan sang wapres. Alih-alih menuntaskan kontroversi, keputusan lembaga peradilan konstitusi itu justru dipandang membuka peluang baru bagi pihak penggugat untuk menempuh jalur politik.
Pandangan tersebut dikemukakan oleh Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie. Menurut dia, kesimpulan MK yang menegaskan tidak ditemukannya bukti meyakinkan perihal kepemilikan ijazah, sertifikat, maupun diploma dari lembaga pendidikan luar negeri sebagai basis penyetaraan pendidikan Gibran dengan jenjang SLTA, berpotensi digunakan sebagai pijakan untuk menggerakkan mekanisme pemakzulan.
"Ini justru menjadi pintu masuk ke arah pemakzulan di DPR," kata Jerry kepada Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL di Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2026.
Jerry menjelaskan bahwa masih tersedia ruang proses politik maupun hukum pascaputusan MK. Pasalnya, persoalan ini dapat dialihkan ke lembaga lain yang memegang kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam pertimbangan hukumnya, MK memang secara eksplisit menyebut tidak menemukan bukti kuat bahwa Gibran memiliki dokumen pendidikan luar negeri yang bisa dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat. Meskipun demikian, majelis hakim tidak sampai membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran karena permohonan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima lantaran persoalan kedudukan hukum (legal standing).
Situasi ini, menurut Jerry, memberi celah bagi pihak yang sebelumnya melayangkan gugatan, termasuk Denny Indrayana beserta koleganya, untuk beralih ke jalur alternatif di lembaga legislatif.
"Ini bisa menjadi senjata ampuh penggugat untuk membawa persoalan ini ke ranah DPR dan berpotensi dimakzilkan," ujarnya.
Pengamat politik itu turut menyoroti aspek kewenangan kelembagaan. Ia berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap persyaratan calon presiden dan wakil presiden sejatinya merupakan bagian dari tahapan pencalonan yang melibatkan KPU serta Bawaslu.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sejalan dengan itu, MK dalam pertimbangannya pun menegaskan bahwa persoalan ada atau tidaknya dokumen pendidikan yang menjadi dasar pemenuhan syarat calon secara substantif merupakan ranah lembaga yang berwenang menilai keabsahan serta keterpenuhan syarat calon presiden dan wakil presiden.
Jerry juga menyorot konstelasi politik di parlemen. Ia menilai posisi Gibran akan semakin sulit apabila tidak memperoleh dukungan solid dari partai-partai politik yang ada di DPR.
"Apalagi Prabowo hanya diam, tidak ada pembelaan," tandasnya.
Sumber: RMOL