- MK menyatakan ketiadaan bukti penyetaraan berkas pendidikan luar negeri Gibran setingkat SMA dalam putusan 6 Oktober 2026
- PDIP resmi memecat Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution pada 16 Desember 2024
- Sikap kritis partai koalisi seperti Demokrat dan Nasdem dipengaruhi rekam jejak hubungan dengan Jokowi
WartaPurwakarta - Dinamika kekuasaan di lingkaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini menghadapi ujian berat menyusul terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi seputar polemik kualifikasi akademis Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Melalui amar putusan yang dibacakan pada 6 Oktober 2026, majelis hakim konstitusi menegaskan tidak ditemukannya bukti otentik yang memadai, baik berwujud diploma, ijazah, maupun sertifikat luar negeri, yang dapat diakui setara dengan jenjang pendidikan minimal sekolah menengah atas. Meskipun permohonan tersebut dimentahkan tanpa vonis diskualifikasi akibat gugurnya kedudukan hukum pihak pemohon, pertimbangan majelis hakim memicu sorotan tajam atas pemenuhan syarat administratif pencalonan.
Situasi tersebut menempatkan Prabowo di tengah persilangan jalan ketatanegaraan. Isu krusial kini bukan sekadar mempertahankan posisi sang wakil presiden, melainkan sejauh mana Prabowo bersedia menjaga jarak dari jejaring Joko Widodo di saat persoalan legalitas putranya kian membesar, yang pada gilirannya membuka kembali riwayat relasi berbagai partai politik dengan mantan presiden tersebut.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) misalnya, mencatatkan titik balik hubungan yang berseberangan dengan Jokowi. Pucuk pimpinan partai banteng moncong putih resmi mendepak Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution dari daftar kader per 16 Desember 2024. Perseteruan akibat perbedaan arah haluan di seputar Pilpres 2024 ini memberikan peluang bagi Prabowo untuk merajut komunikasi bilateral bersama PDIP tanpa ketergantungan pada gerbong keluarga Jokowi.
Sentimen masa lalu juga membayangi Partai Demokrat yang saat ini menempati barisan kabinet Prabowo. Di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono, partai tersebut pernah terguncang Kongres Luar Biasa Deli Serdang pada 2021 yang berupaya memenangkan Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan kala itu. Kendati legalitas kepengurusan KLB akhirnya ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM, peristiwa yang dilabeli aksi pengambilalihan kepemimpinan secara paksa itu menorehkan trauma relasi dengan lingkaran Istana era terdahulu, sehingga dukungan Demokrat dinilai sebatas menjaga stabilitas kabinet Prabowo tanpa komitmen membela kepentingan Jokowi.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Ketegangan serupa sempat mewarnai hubungan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Jokowi. Partai tersebut mulai berjarak dari orbit kekuasaan Jokowi sesudah mendeklarasikan Anies Baswedan selaku calon presiden pada 2022, lalu membentuk poros bersama Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera. Seluruh rekam jejak perpecahan masa lalu ini berpeluang membentuk kembali konfigurasi kekuatan partai di sekitar Prabowo.
Sumber: RMOL