Poin Penting
  • Kader PDIP dinilai berpeluang diajukan menjadi wakil presiden jika MK mengabulkan diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka
  • Ray Rangkuti mengaitkan skenario pergantian tersebut dengan rencana pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri
  • Gugatan diskualifikasi perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 diajukan oleh 12 pemohon termasuk Denny Indrayana

WartaPurwakarta - Peluang bagi PDI Perjuangan untuk menyodorkan nama kandidat pengisi kursi wakil presiden terbuka cukup lebar apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan mendiskualifikasi kedudukan Gibran Rakabuming Raka.

Penilaian tersebut diutarakan oleh Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia Ray Rangkuti. Ia memaparkan bahwa opsi figur pengganti Gibran tidak semata-mata bertumpu pada partai pendukung Presiden Prabowo Subianto seperti halnya Golkar dan PAN, melainkan bisa memunculkan kejutan dari luar koalisi saat ini.

"Ada mungkin calon ketiga yang mungkin tidak kita duga-duga. Siapa itu? Bisa saja datang dari PDI Perjuangan. Bisa saja," kata Ray dalam diskusi politik bertajuk 'Karpet Merah Konstitusi? Membedah Pasal Selundupan PKPU 19/2023 dan Suket Ijazah Gibran' di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 30 September 2026.

Pengamat politik lulusan UIN Jakarta itu menautkan proyeksi pergantian kepemimpinan tersebut dengan rencana perjumpaan antara Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Apakah di pertemuan nasi goreng kedua akan dibicarakan soal kira-kira kalau keputusan MK mengabulkan permohonan, maka nama dari PDIP bisa saja muncul," ujar Ray.

Ray membaca situasi ini sebagai antisipasi yang sedang dirancang oleh orang-orang di lingkar terdekat Prabowo untuk menyikapi dinamika persidangan sengketa yang dimotori oleh Denny Indrayana bersama rekan-rekannya.

"Saya khawatir sebetulnya lingkaran internal Pak Prabowo juga dugaan saya sudah mulai menyusun langkah-langkah bilamana MK mengabulkan permohonan Denny dan kawan-kawan sehingga pertemuan nasi goreng kedua mau dilakukan katanya dalam waktu dekat," pungkasnya.

Adapun gugatan perkara yang menuntut pendiskualifikasian Gibran tersebut dimasukkan secara resmi pada 10 September 2026. Mahkamah Konstitusi telah mencatat permohonan sengketa itu ke dalam register perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Aksi hukum tersebut diajukan oleh kelompok pemohon yang beranggotakan 12 pihak. Rombongan pemohon ini menggabungkan sejumlah perseorangan seperti Denny Indrayana, jajaran Forum Purnawirawan Prajurit TNI, serta utusan dari KIPP dan Partai Ummat.

Sumber: RMOL