Poin Penting
  • Putusan kasasi MA membatalkan surat penyetaraan ijazah SMA Gibran dan MK menyatakan ketiadaan bukti meyakinkan soal ijazah luar negerinya
  • Direktur Eksekutif LIMA Ray Rangkuti mendesak KPU merilis surat pembatalan keabsahan pencalonan Gibran
  • Anggota DPR didorong menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat serta Gibran diminta meletakkan jabatannya sebagai wakil presiden

WartaPurwakarta - Komisi Pemilihan Umum didesak mengambil langkah administratif resmi untuk menggugurkan status pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan wakil presiden. Desakan ini disuarakan oleh Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti, menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung yang menganulir keabsahan surat keterangan penyetaraan sekolah menengah atas milik Gibran.

Selain putusan peradilan tingkat kasasi tersebut, landasan lain merujuk pada amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil Pilpres 2024 bernomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Lembaga peradilan konstitusi tersebut menegaskan ketiadaan bukti meyakinkan terkait kepemilikan dokumen ijazah, diploma, maupun sertifikat luar negeri yang dijadikan dasar penyetaraan kualifikasi pendidikan mantan Wali Kota Surakarta itu.

“Segera meminta kepada KPU mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa pencalonan Saudara Gibran sebagai wakil presiden itu dinyatakan batal secara hukum,” tegas Ray kepada wartawan, Sabtu, 31 Oktober 2026.

Menurut Ray, KPU memegang tanggung jawab mutlak untuk mengeluarkan penetapan tertulis tersebut tanpa menunda-nunda, mengingat status Gibran sebagai kontestan pilpres sebelumnya ditetapkan oleh lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

Setelah adanya kejelasan dari KPU, fraksi-fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat dinilai harus segera merespons dua putusan lembaga yudikatif tersebut. Ray memandang penggunaan hak angket tidak lagi relevan karena status hukum berkas pendidikan yang bersangkutan sudah diputuskan pengadilan.

“Bila sebelumnya saya mendorong angket dilakukan untuk menyelidiki terkait dengan keberadaan ijazah Saudara Gibran karena diakui bahwa ijazah itu ada di tangan mereka, maka dengan dua putusan ini rasa-rasanya hak angket pun sudah terlampaui. Dan oleh karena itu, langkah politik yang harus dilakukan oleh anggota DPR sekarang adalah hak menyatakan pendapat alias HMP,” katanya.

Ray menambahkan, partai-partai di Senayan mengemban kewajiban politik sekaligus tanggung jawab moral untuk menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat. Terlepas dari proses legislatif di parlemen, ia mengimbau Gibran mengundurkan diri dari kursi Wakil Presiden RI demi kepastian hukum tata negara.

“Rasa-rasanya tidak ada lagi alasan yang cukup kuat secara hukum maupun secara politik untuk tetap bertahan sebagai wakil presiden,” pungkasnya.

Sumber: RMOL