Poin Penting
  • Jokowi memaparkan keragaman sistem pendidikan internasional merespons putusan sengketa Pilpres di MK
  • MK menyebut berkas kehadiran milik Gibran tidak membuktikan kelulusan jenjang setara SMA luar negeri
  • Jokowi menekankan kelulusan sarjana Gibran menjadi bukti telah terlampauinya tahapan jenjang sebelumnya

WartaPurwakarta - Presiden ke-7 RI Joko Widodo membeberkan ragam perbedaan sistem pendidikan internasional menyusul pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keterangan tersebut disampaikannya langsung saat ditemui di kediamannya, Sumber, Banjarsari, Kamis, 8 Oktober 2026.

Jokowi menilai tahapan studi di tiap negara memiliki mekanisme yang berlainan dan tidak bisa dipukul rata dengan skema yang berlaku di Indonesia. Atas dasar itu, riwayat akademik seseorang semestinya ditinjau berdasarkan ketetapan yang diterapkan oleh negara tempat studi ditempuh.

"Jadi setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar (negeri) juga ada sistemnya sendiri," kata Jokowi.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa mekanisme belajar di mancanegara menawarkan beberapa opsi alur. Sebagian menerapkan tingkatan sekolah menengah sebelum berlanjut ke perguruan tinggi, namun ada pula yang memakai mekanisme jalur persiapan atau pathway sebelum peserta didik melanjutkan ke program sarjana maupun diploma.

"Ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas. Tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda," katanya.

Penjelasan itu diutarakan seiring mengemukanya pertimbangan MK dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Mahkamah menyatakan tidak mendapati berkas bukti kelulusan berwujud sertifikat, diploma, maupun ijazah yang menerangkan bahwa Gibran telah menamatkan pendidikan luar negeri pada tingkat yang setara dengan SMA.

Hakim Konstitusi Arsul Sani mengungkapkan bahwa surat tanda penyetaraan nomor 9149/D.D1/KS/2019 milik Gibran hanya bersandar pada surat keterangan kehadiran.

"Sementara itu, certificate of attendance dan dokumen lainnya yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan sebatas kehadiran dalam perkuliahan," kata Arsul.

Mahkamah juga menegaskan dokumen berupa certificate of attendance tersebut sekadar menandakan keikutsertaan seseorang dalam aktivitas pembelajaran, bukan bukti kelulusan pendidikan menengah atas.

Kendati demikian, Jokowi menekankan fakta bahwa Gibran telah mengantongi ijazah sarjana. Menurutnya, keberhasilan menuntaskan studi S1 secara logis menandakan bahwa jenjang kualifikasi di bawahnya telah terpenuhi dengan baik.

"Dan yang paling penting, Mas Wapres ini kan sudah menyelesaikan S1. Kalau menyelesaikan S1 itu mestinya kan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mestinya kan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya," ujar Jokowi.

Di tengah bergulirnya perbincangan publik mengenai dokumen tersebut, Jokowi menyatakan sikapnya untuk tetap mematuhi putusan peradilan konstitusi.

"Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada, termasuk di dalamnya pertimbangan hukum yang diberikan," tuturnya.

Sumber: Pojok Satu