- Rieke menilai pembangunan harus berlandaskan data yang akurat
- Regulasi yang tidak sinkron dinilai dapat menghambat program strategis pemerintah
- Program pemenuhan gizi diminta terintegrasi dengan kesehatan, pendidikan, pangan, dan industri nasional
WartaPurwakarta - Anggota DPR RI Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka menyoroti pentingnya pembenahan regulasi dan tata kelola data dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto selama dua tahun terakhir.
Hal itu disampaikan Rieke dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto yang berlangsung di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.
Rieke mengatakan pemerintahan Prabowo berjalan di tengah situasi geopolitik dan geoekonomi global yang penuh tantangan. Menurut dia, kondisi tersebut turut memengaruhi upaya pemerintah dalam menjalankan visi dan misi pembangunan nasional.
Di sisi lain, Rieke menilai gagasan pembangunan yang dibawa Prabowo dapat menjadi kesempatan untuk mengarahkan kembali pembangunan nasional sesuai cita-cita kemerdekaan dalam Pembukaan UUD 1945.
“Indonesia maju belum tentu berarti ada keadilan dan kemakmuran. Karena itu, kita harus kembali pada visi Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,” ujar Rieke.
Ia menegaskan pencapaian tujuan tersebut tidak hanya menjadi kewajiban presiden. Tanggung jawab itu juga berada pada seluruh unsur negara, termasuk DPR, pemerintah, lembaga yudikatif, dan media.
Menurut Rieke, pembangunan perlu diarahkan untuk memenuhi hak dasar masyarakat. Hak tersebut mencakup kebutuhan sandang, pangan, dan papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, jaminan sosial, perlindungan hukum, hak asasi manusia, infrastruktur, serta lingkungan hidup yang layak.
Rieke juga menilai perencanaan dan evaluasi pembangunan harus bertumpu pada data yang akurat. Kebijakan berisiko tidak sesuai kebutuhan apabila data yang digunakan tidak menggambarkan kondisi nyata masyarakat dan potensi daerah.
Ia menyebut data pembangunan perlu memadukan informasi numerik dan spasial. Dengan cara itu, pemerintah dapat mengetahui persebaran penduduk serta memetakan kebutuhan warga di setiap wilayah.
Selain itu, Rieke menyoroti metode pendataan dan penerapan kategori desil dalam menetapkan kelompok penerima program. Pembenahan sistem diperlukan agar bantuan maupun kebijakan pemerintah dapat diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Kebijakan Satu Data Indonesia disebut Rieke sebagai salah satu perkembangan penting dalam dua tahun pemerintahan Prabowo. Namun, dia mengingatkan bahwa regulasi saja belum memadai apabila tidak disertai aturan pelaksanaan dan tata kelola kelembagaan yang efektif.
“Tidak mungkin pembangunan dilakukan tanpa data yang akurat. Data itu harus menunjukkan kondisi riil kehidupan masyarakat dan potensi Indonesia, dari desa hingga kelurahan di seluruh wilayah,” tegasnya.
Selain masalah data, Rieke mengkritik belum selarasnya kebijakan dengan peraturan perundang-undangan. Ia mempertanyakan penyelesaian aturan turunan yang dinilai berjalan lambat, padahal dibutuhkan untuk melaksanakan sejumlah kebijakan pemerintah.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Rieke mengatakan gagasan presiden harus dituangkan ke dalam instrumen hukum yang jelas. Kejelasan tersebut diperlukan agar pelaksanaan kebijakan tidak tersendat akibat persoalan regulasi atau perbedaan arah antarlembaga.
Ia juga mengingatkan DPR agar tidak berhenti pada penyampaian kritik. Menurut Rieke, lembaga tersebut harus menjalankan tanggung jawab konstitusional melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Rieke menilai ketidaksinkronan aturan berpotensi mengganggu sejumlah program strategis pemerintah, termasuk pengembangan koperasi desa dan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat.
Mengenai program pemenuhan gizi, Rieke menyatakan dukungan terhadap tujuan peningkatan gizi masyarakat. Namun, ia meminta pemerintah memperbaiki tata kelolanya agar program itu tidak hanya berujung pada pembagian makanan.
Menurut dia, program pemenuhan gizi perlu dihubungkan dengan sistem kesehatan, pendidikan, penguatan produksi pangan, dan industri nasional.
Sumber: RMOL