- Senator Papua Carel Simon Petrus Suebu meminta Presiden Prabowo mempertimbangkan pimpinan DPD RI sebagai cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka
- Kelompok DPD di MPR RI yang beranggotakan 152 senator memiliki hak suara dalam pemilihan wakil presiden
- Empat pimpinan DPD RI dinilai potensial, yakni Sultan Bachtiar Najamudin, Tamsil Linrung, Yoris Raweyai, dan GKR Hemas
WartaPurwakarta - Presiden Prabowo Subianto didorong untuk memperhatikan masukan dari representasi daerah dalam menentukan figur calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka sebelum mengajukan usulan ke MPR RI. Dorongan ini disampaikan oleh tokoh sekaligus Senator asal Papua, Carel Simon Petrus Suebu, saat dimintai keterangan pada Senin (16/11/2026).
Carel menilai langkah penentuan pendamping kepala negara harus memprioritaskan kepentingan nasional secara menyeluruh, bukan sekadar pergantian figur. “Kita harus bijaksana. Bukan siapa ganti siapa tapi ini kepentingan bangsa yang lebih besar. Karena itu masukan dari daerah itu penting dan bisa menjadi pertimbangan presiden, karena bersumber dari aspirasi masyarakat di bawah ,” kata Senator asal Papua saat dihubungi, Senin (16/11/2026).
Menurut pandangannya, keberpihakan terhadap wilayah luar pusat pemerintahan wajib dijadikan tolok ukur pokok. Posisi wakil presiden dituntut menjangkau seluruh pelosok Nusantara, bukan cuma berfokus di Jakarta. “Tapi juga Aceh sampai Papua, Miangas sampai Rote,” katanya.
Oleh karena itu, Carel memandang suara daerah layak dikaji secara cermat oleh kepala negara. Ia turut mengapresiasi penegasan sikap Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin (SBN), yang secara terbuka menyatakan sokongan penuh terhadap realisasi program Asta Cita Presiden Prabowo. Sikap tersebut dinilainya memperlihatkan bahwa lembaga perwakilan daerah berposisi tegak lurus mendukung pemerintah tanpa bermain dua kaki di panggung politik.
“Ketegasan Ketua DPD dalam pidato yang mendukung program Asta Cita Presiden itu jelas. Terkait pengganti Wapres Gibran, siapapun yang direkomendasikan Presiden Prabowo, DPD RI pasti mendukung,” ujar nya
Berdasarkan komitmen tersebut, Carel berpendapat Prabowo semestinya tidak perlu ragu merekrut figur cawapres yang berakar dari lingkungan DPD RI. Lembaga senator dianggap telah membuktikan kesetiaannya pada agenda pemerintah ketimbang urusan elektoral partai. Selama ini, DPD RI mengemban fungsi menyambungkan program pusat ke tingkatan lokal sekaligus menjadi pihak yang paling memahami kondisi riil kewilayahan.
“DPD RI menjembatani program pusat di daerah. Kalau Presiden mau programnya sampai ke akar rumput, dia butuh Wapres yang paham cara kerja itu,” katanya.
Di samping itu, DPD RI merupakan entitas resmi yang secara yuridis diakui konstitusi sebagai wadah penampung suara daerah. “Aspirasi daerah yang terlembagakan secara resmi dalam UUD adalah DPD RI. Maka harus menjadi pertimbangan tersendiri bagi Presiden Prabowo untuk mengambil Cawapresnya dari unsur pimpinan DPD RI,” tegasya.
Carel mengharapkan pejabat wakil presiden mendatang mampu bekerja jauh lebih optimal dibandingkan pejabat sebelumnya. Dari sudut pandang kekuatan politik parlemen, ia mengingatkan bahwa Kelompok DPD di MPR RI yang berkekuatan 152 senator turut mengantongi hak suara dalam agenda penetapan wakil presiden. Presiden disarankan melirik figur nonpartai yang matang di ranah birokrasi dan parlemen.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
“Ini penting. Presiden perlu pertimbangkan calon wapres yang mewakili kalangan nonpartai, berpengalaman dalam pemerintahan dan parlemen,” ujar Carel.
Terdapat empat pucuk pimpinan DPD RI periode saat ini yang dipandang layak mengisi bursa cawapres. Nama-nama tersebut meliputi Sultan Bachtiar Najamudin selaku Ketua DPD RI, serta tiga Wakil Ketua DPD RI yaitu Tamsil Linrung, Yoris Raweyai, dan GKR Hemas.
Terkait penetapan nama, keputusan diserahkan sepenuhnya kepada wewenang Prabowo. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, presiden bertugas mengusulkan dua nama calon untuk kemudian dipilih salah satunya oleh MPR RI. Menggandeng figur wakil presiden dari DPD RI dinilai dapat menghadirkan nilai tambah strategis bagi jalannya pemerintahan, termasuk meminimalisasi potensi munculnya dualisme kepemimpinan atau matahari kembar.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional