- Mahkamah Konstitusi mengagendakan sidang pembuktian perkara syarat pencalonan Gibran pada Rabu, 30 September
- Denny Indrayana menyebut tim pemohon mematangkan daftar saksi dan ahli yang diumumkan Selasa ini
- Gugatan berfokus pada keabsahan penyetaraan ijazah luar negeri berdasarkan Pasal 169 huruf r UU Pemilu
WartaPurwakarta - Mahkamah Konstitusi bersiap menggelar sidang pembuktian terkait keabsahan pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Rabu, 30 September. Menjelang agenda persidangan tersebut, barisan pendukung mulai merespons, sementara pihak pemohon mematangkan strategi pembuktian.
Salah seorang pemohon, Denny Indrayana, mengungkapkan bahwa timnya menggelar rapat koordinasi guna menetapkan jajaran saksi serta ahli yang akan dipanggil ke persidangan. Kepastian mengenai figur-figur yang dihadirkan dijadwalkan diumumkan pada Selasa ini.
Pemeriksaan perkara tersebut kini beralih dari sekadar adu opini dan sanggahan di ruang publik menuju ranah pembuktian hukum. Majelis hakim menuntut pemohon tidak hanya melempar tudingan soal syarat pendidikan, melainkan wajib memperkuat dalil melalui keterangan ahli, kesaksian yang relevan, serta dokumen pendukung.
Fokus sengketa berakar pada pemenuhan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilu. Regulasi tersebut mewajibkan calon presiden dan wakil presiden berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau institusi lain yang sederajat.
Bagi pemohon, pengujian perkara ini bukan semata-mata memeriksa keberadaan fisik selembar dokumen kelulusan. Gugatan lebih menitikberatkan pada validitas proses studi, status lembaga penerbit, pengakuan jenjang, hingga keabsahan legalisasi pendidikan luar negeri yang ditempuh Gibran agar dinilai setara dengan standar sekolah menengah di Indonesia.
Sorotan hukum tertuju pada prosedur penyetaraan, keabsahan dokumen rujukan, legalitas lembaga yang menerbitkan penetapan, serta kecukupan dasar hukum dokumen tersebut dalam memenuhi kualifikasi kandidat. Inti materi perkara bukan sekadar menjawab "Gibran sekolah di mana?", melainkan "Apakah pendidikan yang ditempuh Gibran memenuhi syarat pendidikan yang diwajibkan hukum untuk seseorang yang mencalonkan diri sebagai wakil presiden?"
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Jika dalil pemohon terbukti di hadapan persidangan, dampaknya dinilai melampaui kekeliruan administratif biasa karena menyentuh legalitas keterpilihan Gibran. Dalam petitumnya, pemohon menuntut adanya konsekuensi yuridis terhadap penetapan maupun kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.
Sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi diproyeksikan menjadi ajang pengujian materiil atas seluruh argumen penggugat. Kehadiran saksi, pandangan para ahli, serta verifikasi berkas bukti akan menjadi landasan bagi majelis hakim untuk menilai bobot substansi perkara tersebut.
Sumber: RMOL