Poin Penting
  • Soliditas koalisi dinilai memudar usai pembagian kekuasaan dan kabinet tuntas
  • Gibran minim pembelaan di kasus gugatan MK karena bukan kader struktural partai
  • Partai pendukung pasang badan membela Prabowo terkait program MBG hingga komunikasi politik

WartaPurwakarta - Sikap partai politik pendukung pemerintah dinilai memperlihatkan kontras yang tajam dalam merespons kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hubungan antarpartai koalisi dipandang tidak otomatis berlanjut menjadi perlindungan mutlak bagi seluruh jajaran pimpinan begitu pembagian posisi di pemerintahan tuntas.

Pengamat politik Adi Prayitno memandang keakraban antarpartai biasanya hanya terkonsentrasi pada masa memenangkan kontestasi hingga perumusan kabinet. Ketika kursi kekuasaan sudah dibagikan, tiap-tiap partai cenderung berfokus kembali pada agenda masing-masing.

"Koalisi hangat mesra hanya jelang pembentukan kabinet," kata Adi lewat kanal Youtube miliknya, Minggu, 27 September 2026.

Penilaian tersebut diutarakan Adi melihat sepinya pembelaan dari partai mitra koalisi ketika keabsahan syarat pendidikan Gibran dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, absennya sokongan kuat itu dapat dipahami lantaran sang wakil presiden tidak mengantongi status kader atau keterikatan struktural di salah satu partai pendukung.

"Jadi wajar ketika ada wakil presiden yang tidak ada irisannya dengan salah satu partai politik apa pun secara struktural ataupun secara kader, tidak dibela cukup luar biasa," ujarnya.

Dalam pandangan Adi, partai-partai politik menempatkan jalinan koalisi sebatas instrumen kalkulasi politik serta distribusi jabatan. Begitu kemenangan diraih dan pembagian kekuasaan terealisasi, kepentingan partai kembali menjadi hal yang paling utama.

"Karena partai politik menganggap koalisi dan hubungan politik hanya sebatas selesai ketika hampir selesai dan memenangkan pertarungan, lalu kemudian sudah didistribusi dan sharing power," jelasnya.

Situasi tersebut dinilai sangat bertolak belakang saat kritik publik mengarah langsung kepada Prabowo selaku kepala negara. Koalisi memiliki urgensi politik yang jauh lebih nyata untuk membentengi presiden dari berbagai sorotan.

"Beda cerita kalau yang dikritik itu Prabowo sebagai RI 1. Maka wajib hukumnya partai koalisi membela," kata Adi.

Keseriusan partai dalam membela Prabowo terlihat pada sejumlah persoalan yang sempat memicu perdebatan publik, mulai dari urusan komunikasi politik hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa.

"Sebagai sebuah bukti, ketika Prabowo dikritik soal MBG, soal Koperasi Desa, soal komunikasi politiknya, banyak partai yang pasang badan," tandas Adi.

Sumber: RMOL