Poin Penting
  • Prabowo Subianto memanggil para ketua umum partai politik ke Istana Bogor pada Jumat sore
  • Pertemuan digelar tepat sehari setelah pengunduran diri resmi Gibran Rakabuming Raka
  • Forum konsolidasi ditujukan untuk membahas pengisian kursi wakil presiden sebelum diserahkan ke MPR

WartaPurwakarta - Para petinggi partai politik dijadwalkan berkumpul di Istana Bogor, Jawa Barat, guna memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat, 13 November 2026 petang. Agenda tatap muka ini digelar hanya berselang sehari selepas pengunduran diri resmi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya.

Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf membenarkan adanya pemanggilan pimpinan parpol oleh Kepala Negara. Menurut keterangannya, agenda musyawarah tersebut disiapkan berlangsung pada sore hari.

"Ya Insyaallah jam 16.00 di Istana Bogor," kata Al Muzzammil.

Kendati belum merinci materi pembicaraan yang akan dibahas bersama Presiden, Al Muzzammil memastikan dirinya bakal datang langsung ke lokasi acara.

"Ya Insya Allah (hadir)," ujarnya.

Wacana penghimpunan elite Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus ini pertama kali diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pada Kamis, 12 November 2026. Yusril menyebut perkumpulan itu disiapkan guna mendiskusikan calon pengisi kekosongan kursi wakil presiden bersama sekitar 10 partai politik pengusung Prabowo pada Pilpres 2024, baik dari barisan parlemen maupun nonparlemen.

"Mungkin beliau akan mengadakan rapat dengan partai-partai koalisi yang dahulu mencalonkan beliau dalam pilpres tahun 2024. Kalau tidak salah ada 10 partai pada waktu itu, baik partai parlemen maupun partai non-parlemen, karena yang digunakan pada waktu itu adalah suara pemilih, bukan kursi dan diserahkanlah kepada beliau," ungkap Yusril.

Yusril menggarisbawahi bahwa kendati Presiden menyediakan ruang bertukar pandangan dengan para sekutu koalisi, keputusan akhir mengenai nama calon tetap berada di bawah hak prerogatif Prabowo. Dari mekanisme ketatanegaraan yang berlaku, Presiden berwenang menentukan dua sosok kandidat wakil presiden untuk diserahkan dan diputuskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden, itu sepenuhnya kewenangan beliau. Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja, atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi," jelasnya.

Sumber: RMOL