Poin Penting
  • Mulyanto mendukung opsi Hak Menyatakan Pendapat di DPR untuk menyikapi status ijazah Wapres Gibran
  • Putusan Mahkamah Agung dinilai menggeser polemik dari sengketa administrasi ke ranah konstitusional jabatan
  • Parlemen didesak segera mengambil langkah pasti dalam sepekan agar tidak membiarkan status hukum berlarut-larut

WartaPurwakarta - Wacana pengguliran Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh legislator lintas fraksi di Senayan guna menindaklanjuti polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperoleh dukungan dari politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto.

Mulyanto mengamati dinamika di kalangan elite partai politik yang mengerucut pada dua opsi instrumen parlemen, yakni Hak Angket atau HMP. Walaupun belum ditetapkan secara formal oleh fraksi-fraksi di DPR, dorongan untuk menempuh mekanisme HMP dinilainya kian menguat.

"Setelah keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah SMA Gibran, terjadi eskalasi sikap partai-partai politik. Persoalan yang semula lebih banyak dipandang sebagai masalah administrasi pendidikan, kini berkembang menjadi persoalan konstitusional yang menyangkut legitimasi persyaratan jabatan Wakil Presiden," ujar Mulyanto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, 6 November 2026.

Anggota DPR RI periode 2019-2024 tersebut menerangkan, Hak Angket berfungsi sebagai instrumen penyelidikan terhadap kebijakan maupun langkah pemerintah. Sementara itu, HMP adalah sarana resmi DPR untuk menyatakan sikap, termasuk perihal dugaan tidak terpenuhinya kriteria jabatan Wakil Presiden secara konstitusional.

"Kalau fakta hukum dinilai sudah cukup terang, tentu muncul pertanyaan, apakah DPR masih perlu melakukan penyelidikan melalui Hak Angket, atau langsung menempuh HMP. Saya melihat kecenderungannya mulai bergeser ke pilihan kedua. Namun semua harus tetap melalui mekanisme konstitusional," tegasnya.

Eskalasi di ranah legislatif, sambung Mulyanto, turut dipicu oleh mencuatnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden. Walaupun substansi hukum kedua perkara tersebut berbeda, sorotan masyarakat terhadap integritas institusi negara, tata kelola pemerintahan, dan akuntabilitas kekuasaan menjadi kian intens.

"Dua persoalan ini memang tidak boleh dicampuradukan secara hukum. Tetapi secara politik, keduanya menciptakan suasana kebatinan yang semakin kritis terhadap praktik penyelenggaraan negara. Karena itu, respons partai-partai di DPR menjadi semakin penting," jelasnya.

Mulyanto memperkirakan kejelasan sikap fraksi-fraksi di parlemen bakal terlihat konkret dalam kurun sepekan ke depan setelah konsolidasi internal dan komunikasi lintas partai berjalan.

"Saya kira satu minggu ke depan akan menjadi masa yang menentukan. Apakah DPR memilih Hak Angket, langsung menggunakan HMP, atau mengambil langkah konstitusional lainnya. Yang terpenting, DPR jangan membiarkan persoalan ini menggantung. Negara hukum membutuhkan kepastian, bukan ketidakjelasan yang berkepanjangan. Kita berharap DPR mampu mengambil sikap secara objektif, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan bangsa," pungkas Mulyanto.

Sumber: RMOL