- PKS menjalin komunikasi intensif dengan partai politik lain terkait polemik ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka
- Opsi penggunaan hak angket di DPR RI terbuka namun belum menjadi keputusan final partai
- Presiden PKS Ahmad Al-Muzamil Yusuf menginstruksikan jajaran pengurus untuk menyerap aspirasi masyarakat
WartaPurwakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai menggalang pembicaraan dengan berbagai fraksi di parlemen guna merespons kegaduhan seputar dokumen kelulusan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Seiring dengan lobi-lobi tersebut, fraksi PKS melirik peluang pengajuan hak penyelidikan melalui mekanisme hak angket di parlemen, kendati sikap resmi organisasi belum diputuskan.
Sinyal tersebut disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.
“Posisi sekarang kita sedang berkomunikasi dengan beberapa partai, mudah-mudahan ada hasilnya dalam waktu dekat,” kata Mardani.
Legislator yang bertugas di Komisi II DPR ini memaparkan bahwa langkah penyerapan aspirasi ini berpijak pada instruksi langsung Presiden PKS Ahmad Al-Muzamil Yusuf. Mardani mengungkapkan dirinya sempat berdialog dengan berbagai kelompok warga yang mendatangi markas pusat partai demi menyampaikan keluhan serupa.
“Arahan dari Presiden Ahmad Al-Muzamil Yusuf, PKS wajib dengar suara masyarakat. Barusan tadi saya di DPP bertemu dengan banyak sekali elemen yang mengangkat masalah ini,” ujarnya.
Dari audiensi tersebut, publik memandang ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK) sejatinya telah mengikat secara yuridis. Kendati demikian, Mardani menggarisbawahi bahwa perdebatan kini telah bergeser menjadi bola liar di panggung politik.
“Karena mereka menilai keputusan MK punya landasan-landasan hukum yang kuat sehingga masalah yuridis selesai, sekarang masalah politis,” tutur Mardani.
Pentingnya penjajakan politik antarpartai ini juga sebelumnya ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid. Mardani mengingatkan, pengguliran hak angket memiliki syarat formal yang harus dipenuhi, yakni sokongan minimal 25 legislator yang mewakili sedikitnya dua fraksi di parlemen.
“Untuk angket kan 25 anggota lebih dari satu fraksi. Nah, kami lagi coba lihat,” kata Mardani.
Walau membuka peluang tersebut, PKS menolak tergesa-gesa mengambil keputusan. Mardani menekankan partainya memilih mencermati dinamika dari hasil penjajakan lintas fraksi yang tengah berjalan.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
“Tentu satu per satu, yang sekarang ini kita coba komunikasi politik terlebih dahulu, karena bagaimanapun keputusan MK tidak bisa dianggap angin lalu, begitu,” ujar Mardani.
Ketika dimintai penegasan mengenai arah akhir fraksinya, Mardani memastikan hak angket bukanlah opsi tunggal yang berada di atas meja partai.
“Tentu opsinya ada banyak. Nah, kita lihat hasil dari komunikasi, baru PKS akan menyatakan sikap,” pungkasnya.
Sumber: RMOL