- Putusan MK perihal ijazah Gibran dinilai menyingkap persoalan tata kelola kekuasaan yang lebih luas
- Personalisasi kekuasaan dan perubahan regulasi disorot sebagai tanda kemunduran demokrasi
- Publik dan kalangan akademisi didorong menjaga kemandirian institusi negara
WartaPurwakarta - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai kelengkapan berkas pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat sorotan dari kalangan akademisi. Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menilai ketetapan peradilan konstitusi tersebut memicu diskursus yang jauh melampaui urusan administratif, terutama terkait mutu tata kelola kekuasaan dan iklim demokrasi di Tanah Air.
Pandangan tersebut diutarakan Didik saat menanggapi proses persidangan di MK yang mengungkap fakta bahwa Gibran tidak mengantongi ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dari Sekolah Menengah Orchid Park Singapura.
"Sidang MK dan drama politik ini kemudian membuka tabir manipulasi dan perangai politik yang selama ini terjadi,” kata Prof. Didik kepada Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL, Rabu, 7 Oktober 2026.
Menurut Didik, persoalan yang mencuat di persidangan semestinya tidak dipandang secara sempit sebatas perselisihan syarat administratif seorang pejabat negara. Kasus tersebut dinilai perlu diletakkan dalam kerangka yang lebih esensial, yakni apakah institusi demokrasi sedang mengalami penguatan atau justru pelemahan.
Didik menyoroti kecenderungan personalisasi kekuasaan yang menguat dalam beberapa tahun terakhir. Pola tersebut terlihat ketika pengaruh politik seorang tokoh mulai melampaui batas kewenangan lembaga-lembaga formal.
Penyesuaian syarat umur bagi kandidat presiden dan wakil presiden menjadi salah satu contoh yang diangkat Didik. Kebijakan tersebut dinilai membuktikan bagaimana tata tertib sistem perpolitikan dapat diotak-atik hingga mengubah konstelasi kekuasaan.
“Dalam ilmu politik, kondisi seperti ini dapat dilihat sebagai pelemahan rules of the game dan merupakan bagian dari gejala democratic backsliding,” ujarnya.
Kendati demikian, Didik menegaskan telaah yang disampaikannya adalah analisis politik murni, bukan konklusi hukum yang termaktub di dalam ketetapan MK pada sidang perkara terbaru tersebut.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Didik menyerukan agar kelompok masyarakat sipil, sivitas akademika, dan kalangan mahasiswa memetik hikmah dari dinamika ini demi masa depan ketatanegaraan. Independensi lembaga-lembaga demokrasi dinilai mutlak dijaga agar peralihan tampuk pimpinan tidak sebatas menjadi pergeseran tokoh, melainkan senantiasa berpijak pada koridor regulasi serta prosedur institusional yang berlaku.
“Ini harus menjadi pelajaran bagi masa depan demokrasi Indonesia. Jika personalisasi kekuasaan menjadi preseden, demokrasi akan semakin rapuh,” demikian Didik menambahkan.
Sumber: RMOL