Poin Penting
  • Pengamat kebijakan publik Sugiyanto menyodorkan lima nama potensial pendamping Presiden Prabowo Subianto
  • Pemilihan figur pengganti didasarkan pada mekanisme konstitusi Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 melalui MPR
  • Terdapat tujuh kriteria utama yang dirumuskan untuk mengukur kelayakan calon Wakil Presiden

WartaPurwakarta - Sebanyak lima figur dinilai mempunyai kapasitas serta rekam jejak mumpuni guna mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam menuntaskan masa bakti periode 2024-2029. Deretan nama tersebut disodorkan oleh pengamat kebijakan publik, Sugiyanto, menyusul bergulirnya dinamika ketatanegaraan terkini.

Adapun nama-nama yang dipandang patut masuk radar pertimbangan tersebut meliputi Prof. Jimly Asshiddiqie, Busyro Muqoddas, Pramono Anung, Sufmi Dasco Ahmad, serta Sjafrie Sjamsoeddin. Sugiyanto menegaskan, penentuan figur pendamping kepala negara tak boleh hanya bersandar pada faktor ketenaran atau kedekatan personal semata, melainkan mesti memperhitungkan penguatan fondasi kabinet.

“Hal terpenting bukan lagi sekadar alasan di balik keputusan pengunduran diri tersebut, melainkan bagaimana negara memastikan proses pergantian berlangsung secara konstitusional, transparan, dan tidak menimbulkan preseden buruk bagi kehidupan ketatanegaraan Indonesia,” kata Sugiyanto, dikutip Sabtu 14 November 2026.

Merujuk pada ketentuan konstitusi dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, tatkala kursi RI 2 lowong, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berwenang menggelar pemilihan berdasar dua nama calon yang diajukan langsung oleh Presiden. Regulasi ini menempatkan Presiden Prabowo sebagai pemegang kendali kunci dalam menyaring kandidat sebelum diserahkan ke parlemen.

Guna memastikan kepemimpinan berjalan optimal, Sugiyanto merumuskan tujuh tolok ukur. Kriteria awal mencakup kesetiaan penuh kepada Presiden Prabowo demi menyukseskan program kerja, di mana loyalitas itu wajib berorientasi pada aturan dasar negara dan kemaslahatan publik, bukan kepatuhan individu.

Syarat kedua menekankan penguatan daya tawar politik Presiden dan komitmen calon untuk tidak memanfaatkan jabatan wakil presiden demi kepentingan Pilpres 2029. Ketiga, sosok bersangkutan mesti mengantongi akseptabilitas dari Presiden, koalisi pendukung, maupun kubu legislatif guna menjaga keutuhan kabinet.

Selanjutnya, kriteria keempat menuntut kecakapan intelektual, wawasan global-nasional yang mendalam, serta kemampuan memberikan masukan strategis. Kelima, rekam jejak yang bersih, integritas moral, dan ketiadaan riwayat kasus hukum agar tidak merusak reputasi pemerintah di mata publik.

Adapun kriteria keenam menyoroti kematangan pengalaman birokrasi, mencakup ranah hukum, ekonomi, pertahanan, atau diplomasi antarnegara. Terakhir, figur terkait diharapkan memiliki jiwa kenegarawanan yang tenang, tidak gemar memicu polemik, serta sanggup merawat relasi harmonis antara eksekutif, parlemen, dan rakyat luas.

Berangkat dari sejumlah parameter tadi, sosok Prof. Jimly Asshiddiqie ditempatkan pada barisan awal. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 itu dinilai memiliki keunggulan komparatif pada ranah hukum serta tata kelola perundang-undangan nasional berkat jam terbangnya sebagai praktisi dan akademisi.

Sumber: RMOL