Poin Penting
  • Puan Maharani memastikan sikap menghormati segala putusan MK terkait gugatan syarat pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka
  • MK menjadwalkan pembacaan putusan perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada pukul 20.00 WIB
  • Para pemohon meminta pembatalan penetapan Gibran, sementara KPU menegaskan berkas telah terverifikasi dan perkara sudah kedaluwarsa

WartaPurwakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan komitmen pihaknya untuk menghargai jalannya penanganan perkara perselisihan syarat pendidikan calon wakil presiden Pemilu 2024 yang menyeret nama Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi.

Pernyataan tersebut dilontarkan Puan saat menanggapi munculnya wacana nama dirinya yang digadang-gadang mengisi pos wakil presiden seandainya hakim konstitusi mengabulkan permohonan tersebut.

"Kami sama-sama menghormati proses yang sedang berjalan di MK dan apa pun keputusannya, kami tentu saja akan menghormati keputusan yang sedang berjalan di MK," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026).

Sidang pembacaan ketetapan hukum atas perkara bernomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 itu diagendakan berlangsung pada malam hari pukul 20.00 WIB oleh majelis hakim konstitusi.

Gugatan tersebut diajukan Denny Indrayana bersama 11 figur lain, di antaranya Fachrul Razi serta Tyasno Sudarto. Pihak pemohon menguji keabsahan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023, seraya mempersoalkan kualifikasi kelulusan jenjang SMA atau setara milik Gibran ketika mendaftar pada Pilpres 2024.

Dalam petitumnya, kubu pemohon mendesak pembatalan penetapan perolehan suara dari Komisi Pemilihan Umum serta diskualifikasi terhadap Gibran. Pemohon juga memohon agar Majelis Permusyawaratan Rakyat diperintahkan menggelar agenda pemilihan wakil presiden pengganti.

Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum selaku pihak termohon meminta majelis hakim menolak permohonan tersebut. KPU berargumen berkas pencalonan Gibran sudah diverifikasi dengan status memenuhi syarat, materi permohonan telah melewati tenggat waktu atau kedaluwarsa, dan Mahkamah Konstitusi dinilai tidak lagi memiliki yurisdiksi mengadili perkara tersebut usai tahapan pelantikan berlangsung.

Sumber: INDOPOSCO - Politik