- Ahmad Doli Kurnia menyatakan pengunduran diri Wapres harus melalui DPR dan bukan wewenang Presiden
- Sejumlah legislator lintas fraksi termasuk kader Golkar mulai mengusulkan hak menyatakan pendapat
- Sikap DPR dinilai perlu menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait Gibran
WartaPurwakarta - Mekanisme pelepasan jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dipastikan tidak bisa diputuskan sepihak oleh Presiden Prabowo Subianto. Parlemen menegaskan bahwa mekanisme formal pengunduran diri seorang wapres wajib melibatkan sikap resmi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Penegasan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, saat menanggapi dinamika kabar rencana pengunduran diri Gibran yang sempat diutarakan pihak Istana.
“Keputusannya bukan di Pak Presiden. Kan tidak ada diatur dalam konstitusi kita bahwa pengunduran diri soal wakil presiden itu diserahkan ke presiden dan presiden yang kemudian menyetujui,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Selasa, 10 November 2026.
Doli menerangkan, lembaga legislatif wajib memproses dan mengambil sikap apabila rencana pengunduran diri tersebut terealisasi. Kendati demikian, keabsahan dokumen pengunduran diri dari putra sulung Joko Widodo itu belum dapat ia pastikan hingga saat ini.
“Kita belum lihat suratnya apa ada benar ada apa enggak,” ujarnya.
Pada saat yang sama, pembicaraan antar-anggota parlemen mengenai wacana pemanfaatan hak menyatakan pendapat kian intensif seiring bergulirnya masa persidangan. Politisi Partai Golkar itu mengungkapkan bahwa aspirasi tersebut telah disuarakan oleh legislator dari berbagai fraksi, termasuk dari internal Golkar sendiri.
“Dari hasil monitor dan komunikasi dari teman-teman lintas fraksi sampai sejauh ini teman-teman ada terus yang menyampaikan keinginannya untuk mengusulkan hak menyatakan pendapat oleh DPR,” jelasnya.
Saat ditanya kembali mengenai keterlibatan kader partainya dalam usulan tersebut, Doli memberikan jawaban tegas.
“Ada.” singkatnya.
Langkah parlemen untuk bersuara dipandang krusial oleh Doli, terutama setelah adanya putusan resmi dari Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung yang menyangkut persoalan hukum Gibran. Publik kini menunggu respons parlemen setelah rampungnya tahapan peradilan di dua lembaga yudikatif tersebut.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
“DPR tidak bisa berdiam diri melihat faktanya ada dua keputusan dari Mahkamah tertinggi kita,” tegasnya.
Doli juga membuka peluang untuk turut serta membubuhkan tanda tangan persetujuan hak menyatakan pendapat tersebut.
“Insya Allah,” pungkasnya.
Sumber: RMOL