- Ubedilah Badrun menilai Gerindra berperan menentukan respons DPR terhadap polemik syarat pendidikan Gibran
- DPR dinilai dapat memakai hak angket atau hak menyatakan pendapat
- Prabowo Subianto dan Sufmi Dasco Ahmad disebut berpengaruh terhadap arah sikap Gerindra
WartaPurwakarta - Pengamat politik Ubedilah Badrun memandang Partai Gerindra memegang peranan besar dalam menentukan respons DPR RI atas polemik syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut Ubedilah, DPR berwenang secara konstitusional untuk merespons persoalan tersebut, termasuk melalui hak angket maupun hak menyatakan pendapat. Pelaksanaan langkah itu, kata dia, bergantung pada kemauan partai-partai di parlemen untuk memulainya, terutama Gerindra yang menjadi kekuatan utama koalisi pemerintah.
“Kalau dicermati, siapa yang berkuasa hari ini di parlemen? Gerindra dengan koalisi yang cukup besar. Artinya, Gerindra menjadi faktor kunci,” kata Ubedilah di kanal Youtube Forum Keadilan, Senin, 19 Oktober 2026.
Ia menyebut arah keputusan Gerindra turut dipengaruhi dua tokoh internal partai, yakni Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Ubedilah menilai proses penggunaan kewenangan DPR berpeluang lebih cepat apabila Gerindra berinisiatif mendorong pelaksanaannya. Meski demikian, ia menduga partai itu belum bertindak karena belum memperoleh perhitungan yang cukup meyakinkan mengenai hasil dari upaya tersebut.
“Padahal, posisinya sudah secara etik dan moral benar. Langkah untuk melakukan hak angket maupun hak menyatakan pendapat secara konstitusional juga benar,” ujarnya.
Ia menegaskan DPR memiliki hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk membicarakan isu yang telah menyita perhatian masyarakat.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Ubedilah berharap pembahasan mengenai syarat pendidikan Gibran tidak hanya berlangsung dalam percakapan informal, melainkan diproses lewat forum resmi lembaga legislatif.
“Supaya perbincangan soal ijazah ini tidak terjadi di warung kopi atau tempat lain, tetapi di tempat yang terhormat namanya Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Sumber: RMOL