- Isu perombakan jajaran menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto kembali mengemuka
- Fraksi PKS di DPR meminta agar rekam jejak calon pembantu presiden dinilai secara ketat untuk mencegah kasus korupsi
- Mardani Ali Sera menekankan perlunya tolok ukur yang jelas serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam memilih menteri
WartaPurwakarta - Kabar mengenai perombakan susunan pembantu Presiden Prabowo Subianto kembali mengemuka ke ruang publik. Menanggapi potensi perubahan komposisi kabinet tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengimbau kepala negara agar lebih cermat menyaring figur-figur yang hendak ditunjuk.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mendorong Presiden Prabowo menetapkan kriteria matang sebelum mengamanatkan jabatan penting kepada para kandidat. Rekam jejak calon pejabat dinilainya menjadi aspek krusial yang wajib diperiksa. Mardani secara tegas meminta agar tidak ada lagi pejabat setingkat menteri yang kelak terjerat persoalan hukum saat menjalankan tugas.
“Jangan ada lagi pembantu yang kena kasus korupsi,” kata Mardani, Minggu (20/9/2026).
Politikus PKS itu menambahkan bahwa penunjukan menteri tidak boleh hanya bertumpu pada kalkulasi dan kepentingan politik semata. Ia menilai instrumen seleksi pejabat pemerintahan mesti dirumuskan secara transparan dan akuntabel.
“Parameternya harus jelas,” ujar Mardani dalam keterangannya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Di samping menyoroti aspek integritas personal, Mardani mengingatkan pentingnya menampung opini publik. Penilaian dari masyarakat, menurutnya, dapat difungsikan sebagai salah satu landasan verifikasi kelayakan bagi para kandidat yang hendak masuk ke jajaran pemerintahan.
Sumber: Pojok Satu