- Pengunduran diri Gibran dinilai Yusril tak memerlukan persetujuan MPR karena merupakan kehendak pribadi
- Pola pemberhentian Gibran disamakan dengan naskah berhenti Soeharto pada 1998
- MPR diwajibkan menggelar sidang pemilihan wapres baru maksimal 60 hari dari dua calon usulan Presiden
WartaPurwakarta - Langkah Gibran Rakabuming Raka menanggalkan kursi Wakil Presiden dipastikan tidak membutuhkan restu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Keterangan tersebut dipaparkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra setibanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Yusril mengungkapkan bahwa dirinya telah memeriksa naskah pengunduran diri mantan Wali Kota Solo tersebut. Di dalam dokumen itu, termaktub penegasan berhenti dari jabatan atas kehendak personal. Mengacu pada fakta tersebut, lembaga perwakilan rakyat dipandang hanya perlu memproses implikasi tata negara dari kekosongan kursi RI 2, bukan menguji atau menyetujui surat tersebut.
"Menurut pendapat saya sudah tidak perlu MPR mengadakan sidang apakah setuju atau tidak setuju dengan surat berhentinya itu, karena ini style-nya hampir sama dengan pernyataan berhentinya Pak Harto yang saya draf tahun 1998 yang lalu, ada kata-kata: menyatakan berhenti," kata Yusril.
Landasan yuridis yang dipedomani yakni Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan itu memerintahkan MPR menggelar musyawarah paling lama 60 hari demi menetapkan pendamping presiden yang baru. Kepala Negara nantinya menyodorkan sepasang kandidat kepada majelis guna ditentukan satu nama definitif.
"Jadi, supaya proses ini berjalan konstitusional, cepat dan tidak lambat-lambat, jadi MPR sebenarnya tentu akan mengadakan sidang dalam waktu yang dekat ini untuk menyatakan terjadi kevakuman atau kekosongan Wakil Presiden, dan MPR secara resmi memberitahukan kepada Presiden untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden disertai dengan persyaratan-persyaratannya untuk dipilih oleh MPR dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari," paparnya.
Mengenai motif di balik pengunduran diri tersebut, pakar hukum tata negara itu membeberkan bahwa sikap Gibran dipicu faktor personal sekaligus respons atas dinamika publik. Kendati demikian, penjabaran mendalam sengaja dihindari demi menitikberatkan pembicaraan pada koridor prosedur konstitusional.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Jadi alasannya memang alasan pribadi, alasan memandang juga suara-suara yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, dan disimak dengan baik oleh Pak Wapres dan itu menjadi alasan untuk mengundurkan diri," ungkap Yusril.
Sumber: RMOL