Poin Penting
  • Sembilan proyek Sarpras Dishub Purwakarta TA 2026 memiliki nilai kontrak yang nyaris menyamai pagu anggaran
  • Direktur ACW Risang Frihatnadi mencurigai spesifikasi teknis sengaja diarahkan ke vendor tertentu
  • ACW mendesak audit digital forensik terhadap seluruh paket pekerjaan tersebut

WartaPurwakarta - Alexa Corruption Watch (ACW) menyoroti sembilan paket pekerjaan di bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026 yang dinilai memperlihatkan pola mencurigakan. Selisih antara nilai kontrak dan pagu anggaran pada sejumlah proyek tersebut sangat tipis, sehingga menimbulkan tanda tanya soal efisiensi serta mekanisme pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-katalog.

Dari data yang berhasil dihimpun, kesembilan paket pekerjaan beserta nilai kontrak dan pagunya adalah sebagai berikut. Pertama, proyek Marka Jalan yang dikerjakan CV Puralaksana dengan kontrak senilai Rp596.488.692 dari pagu Rp598.067.028. Kedua, Penyediaan Rambu Lalu Lintas juga oleh CV Puralaksana dengan kontrak Rp306.165.306 dari pagu Rp307.767.000.

Ketiga, Pembangunan PJU Paket 1 oleh CV Regia Tatar Persada bernilai kontrak Rp1.175.200.512 dari pagu Rp1.226.015.000. Keempat, Pembangunan PJU Paket 2 yang dikerjakan CV Kusuma Wijaya Karya dengan kontrak Rp1.043.955.222 dari pagu Rp1.050.870.000. Kelima, Belanja Lampu PJU 60 Watt dan 90 Watt oleh Dian Pelita Indonesia bernilai kontrak Rp1.062.746.576 dari pagu Rp1.067.680.000.

Keenam, Pengadaan Bahan Cadangan PJU Paket 2 oleh CV Puri Kencana dengan kontrak Rp106.227.000 dari pagu Rp110.050.000. Ketujuh, Belanja Bahan Cadangan PJU Paket 1 yang dikerjakan CV Tutular Wika Berlian senilai kontrak Rp212.779.230 dari pagu Rp224.500.000. Kedelapan, Meterisasi PJU oleh CV Kusuma Wijaya Karya dengan kontrak Rp324.475.200 dari pagu Rp328.300.600. Kesembilan, Pemeliharaan PJU 40 Titik yang juga dikerjakan CV Tutular Wika Berlian bernilai kontrak Rp217.475.640 dari pagu Rp222.272.000.

Direktur ACW, Risang Frihatnadi, SH, mengemukakan bahwa pola semacam ini perlu dikaji secara mendalam, terutama menyangkut cara penyusunan spesifikasi teknis serta proses negosiasi harga dalam sistem e-katalog. Menurut penilaiannya, salah satu celah penyimpangan yang kerap terjadi dalam pengadaan adalah ketika spesifikasi teknis disusun sedemikian rupa agar mengarah pada produk atau penyedia tertentu.

"Detail spesifikasi dibuat sangat spesifik sehingga hanya dimiliki oleh satu vendor tertentu, meskipun terdapat produk lain yang memiliki fungsi sepadan," ujar Risang.

Selain itu, ia juga mengkritisi proses negosiasi harga yang berpotensi hanya bersifat seremonial belaka.

"Jika menggunakan e-katalog, harga sering kali fix mengikuti harga etalase sehingga ruang tawar-menawar menjadi sangat kecil. Dalam praktik yang menyimpang, negosiasi harga sering kali berubah menjadi sekadar panggung sandiwara," katanya.

Berdasarkan temuan tersebut, Risang mendesak aparat berwenang untuk melakukan penelusuran serta audit digital forensik terhadap kesembilan paket pekerjaan itu. Pemeriksaan, menurutnya, perlu mencakup riwayat penayangan harga barang dan pekerjaan di etalase e-katalog, termasuk perbandingan waktu penayangan harga oleh penyedia dengan waktu pengumuman pengadaan oleh PPK atau Pejabat Pengadaan.

"Jeda waktu antara penayangan harga di etalase e-katalog dengan pengumuman pengadaan perlu menjadi perhatian serius aparat berwenang dan lembaga pengawasan," tegasnya.

Di sisi lain, Dishub Kabupaten Purwakarta dinilai perlu memberikan klarifikasi terkait proses penyusunan spesifikasi, pemilihan penyedia, serta mekanisme negosiasi harga pada kesembilan paket pekerjaan tersebut. Meskipun kedekatan nilai kontrak dengan pagu anggaran tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran, pola serupa tetap layak diperiksa guna memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Sumber: Halo Purwakarta