Poin Penting
  • Warga Desa Pasirangin menggelar aksi menolak pendirian gedung Koperasi Desa Merah Putih di lahan TPU
  • Protes dikoordinasikan AMPP lantaran pemerintah desa dinilai minim membuka ruang musyawarah
  • Surat keberatan resmi diserahkan warga RT 05, 12, 13, dan 14 kepada Kepala Desa Pasirangin

WartaPurwakarta - Rencana pendirian gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang memanfaatkan area Tempat Pemakaman Umum (TPU) memicu gelombang keberatan dari warga Desa Pasirangin, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta.

Kekecewaan tersebut mencuat ke permukaan lantaran masyarakat mengaku sama sekali tidak dilibatkan dalam forum rembuk sebelum pemanfaatan lahan ditetapkan. Sikap penolakan kemudian disuarakan secara terbuka lewat aksi penyampaian aspirasi pada Minggu (15/11/2026). Massa mendesak jajaran Pemerintah Desa Pasirangin meninjau ulang rencana proyek ekonomi yang menyasar tanah pekuburan warga tersebut.

Gerakan penolakan ini dimotori oleh Aliansi Masyarakat Pasirangin Peduli (AMPP). Penolakan itu juga dipertegas lewat surat pernyataan bertanggal 14 November 2026 yang dilayangkan langsung kepada Kepala Desa Pasirangin. Dalam dokumen tersebut, penduduk dari lingkungan RT 05, 12, 13, dan 14 di wilayah RW 04 serta RW 08 menyatakan ketidaksetujuan mereka atas penggunaan lahan makam untuk sarana fisik koperasi.

Salah seorang warga, Hoerudin, menegaskan bahwa langkah turun ke jalan ini merupakan cerminan ketidakpuasan publik atas pola pengambilan kebijakan di tingkat desa yang minim partisipasi masyarakat.

“Demo hari ini merupakan bentuk kekecewaan warga Pasirangin atas minimnya musyawarah pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga kami melaksanakan aksi seperti ini,” ujar Hoerudin.

Masyarakat menegaskan persoalan utama bukan terletak pada keberadaan koperasinya, melainkan penetapan lokasi proyek yang dinilai sepihak dan tertutup. Merujuk pernyataan sikap AMPP, berdirinya bangunan berkarakter komersial atau perkantoran di areal makam berpotensi mengaburkan fungsi hakiki TPU. Pemanfaatan tersebut juga dikhawatirkan menyinggung kepekaan batin para ahli waris yang sanak saudaranya disemayamkan di lokasi itu.

Selain itu, warga menyoroti ketiadaan ruang sosialisasi serta dialog yang memadai mengenai rencana teknis penggunaan tanah tersebut. Transparansi aparatur desa dalam mengeksekusi program pembangunan, khususnya yang bersentuhan dengan fasilitas publik, menjadi tuntutan utama massa.

Meskipun menyadari pentingnya penguatan ekonomi desa lewat wadah koperasi, masyarakat menginginkan pembangunannya dijalankan dengan menghormati tata ruang, memperhatikan kepentingan umum, serta berpijak pada permusyawaratan mufakat. Warga kini menunggu inisiatif pemerintah desa untuk membuka saluran dialog agar polemik penempatan gedung koperasi tersebut dapat diselesaikan secara damai tanpa meminggirkan kehendak masyarakat.

Sumber: Halo Purwakarta