- Alokasi BSPS di Purwakarta naik dari 317 unit (2025) menjadi 2.914 unit (2026)
- Pemerintah memberi Rp20 juta per rumah, terdiri dari Rp17,5 juta material dan Rp2,5 juta upah tenaga kerja
- Penerima harus warga Indonesia dengan KTP, tinggal di satu‑satunya rumah tidak layak, berpenghasilan tidak melebihi UMP/UMK, serta belum menerima bantuan serupa dalam lima tahun terakhir
WartaPurwakarta - Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Purwakarta mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2026. Jumlah unit yang dialokasikan naik tajam, dari 317 unit pada 2025 menjadi 2.914 unit pada 2026, menandakan peningkatan lebih dari sembilan kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya pengawasan agar bantuan tepat sasaran. Pernyataan tersebut disampaikan saat beliau memeriksa pelaksanaan program bedah rumah di Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered, pada Jumat, 2 Oktober 2026.
Setiap rumah yang masuk dalam program BSPS memperoleh dana sebesar Rp20 juta. Dari total tersebut, Rp17,5 juta dialokasikan untuk bahan bangunan, sementara sisanya Rp2,5 juta dipergunakan untuk upah tenaga kerja. Renovasi dijalankan dengan dukungan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) yang merupakan petugas dari Kementerian PKP, serta diiringi semangat gotong‑royong warga.
“Ini namanya bantuan stimulan perumahan swadaya. Saya lihat di laporan banyak tempat yang melakukan gotong royong, bisa barang, tenaga, bisa uang,” ujar Maruarar.
Salah satu fokus utama program ini adalah menyalurkan bantuan kepada keluarga berpenghasilan rendah yang tinggal di rumah kontrakan atau sewa. Menurut Maruarar, penghuni kontrakan tidak otomatis kehilangan hak atas bantuan, asalkan dapat menunjukkan keterangan resmi dari kepala desa yang menyatakan mereka telah menempati tempat tersebut selama minimal tiga tahun.
Pemerintah juga berupaya mencegah kenaikan sewa pasca renovasi. “Jangan nanti sewanya dinaikin lagi, kasihan dia. Kita harus lindungi rakyat, kita harus lebih pintar,” tegas Menteri.
Agar dapat menerima BSPS, calon penerima harus memenuhi beberapa kriteria: berstatus warga negara Indonesia dengan KTP, menempati atau memiliki satu‑satunya rumah yang dinyatakan tidak layak huni, memiliki penghasilan tidak melebihi batas Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), serta belum pernah memperoleh bantuan serupa dalam lima tahun terakhir.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Pengecualian diberikan untuk rumah yang terdampak bencana, kebakaran, atau berada di kawasan kumuh yang sedang ditata ulang. Maruarar menambahkan, pemerintah perlu membedakan antara rumah yang masih dapat diperbaiki dan yang kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk direnovasi. Karena biaya pembangunan rumah baru lebih tinggi, BSPS saat ini difokuskan pada perbaikan rumah yang masih layak direnovasi, sementara rencana pembangunan baru akan dipersiapkan untuk rumah yang tidak dapat diperbaiki pada tahun berikutnya.
Di tingkat provinsi Jawa Barat, alokasi BSPS juga menunjukkan pertumbuhan besar, naik dari 6.367 unit pada 2025 menjadi 49.229 unit pada 2026. Kenaikan serupa di Purwakarta menggambarkan komitmen pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan bantuan perumahan kepada masyarakat yang paling membutuhkan.
Sumber: Radar Karawang - Feed Utama