Poin Penting
  • Belanja barang dan jasa pada R-APBD-P Purwakarta 2026 melonjak Rp127,67 miliar menjadi Rp981,03 miliar
  • Target pajak daerah diproyeksikan bertambah Rp133,30 miliar saat dana transfer pusat berkurang
  • Anggota DPRD Alaikassalam mendesak TAPD membuktikan rasionalitas target dan manfaat riil bagi publik

WartaPurwakarta - Perombakan postur anggaran yang cukup drastis mengemuka dalam pembahasan Rancangan Perubahan APBD (R-APBD-P) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026 antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Anggota Fraksi PKB DPRD Purwakarta, Alaikassalam, menekankan pentingnya kalkulasi yang matang atas perubahan tersebut agar manfaatnya dirasakan langsung oleh publik.

Secara kumulatif, postur pendapatan daerah terkoreksi naik Rp51,02 miliar, bergeser dari plafon awal Rp2,458 triliun menuju Rp2,509 triliun. Peningkatan ini dipicu lonjakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp143,26 miliar hingga totalnya mencapai Rp1,180 triliun. Pajak daerah menjadi penopang utama pertumbuhan tersebut menyusul tambahan target sebesar Rp133,30 miliar sehingga nilainya berubah menjadi Rp846,95 miliar. Sementara itu, pendapatan dari sektor transfer pusat justru terpangkas sebesar Rp92,25 miliar.

Merespons penambahan target penerimaan pajak, Alaikassalam memberikan peringatan kepada jajaran eksekutif seusai agenda pembahasan bersama TAPD, Jumat (25/09/2026).

“Kami tentu mendukung optimalisasi PAD. Tetapi kenaikan target pajak sebesar Rp133 miliar harus benar-benar memiliki dasar yang terukur. Harus jelas jenis pajak mana yang potensinya meningkat, bagaimana realisasi sampai saat ini, dan berapa yang realistis bisa dikejar sampai akhir tahun,” ujar Alaikassalam.

Selain sisi pendapatan, sorotan tertuju pada pos pengeluaran daerah. Belanja operasi tercatat mengalami lonjakan senilai Rp140,34 miliar, dengan porsi terbesar berasal dari pos belanja barang dan jasa yang bertambah Rp127,67 miliar. Kenaikan tersebut mengubah pagu belanja barang dan jasa dari Rp853,36 miliar menjadi Rp981,03 miliar.

Mengingat rentang waktu pelaksanaan tahun anggaran 2026 yang makin sempit, Alaikassalam menegaskan bahwa penyaluran dana tersebut memerlukan pengawasan ekstra ketat.

“Ini yang harus kita kawal. Tambahan belanja barang dan jasa mencapai Rp127 miliar lebih. DPRD harus mengetahui tambahan itu tersebar di OPD mana saja, digunakan untuk kegiatan apa, serta apa manfaat langsungnya bagi masyarakat,” kata Alaikassalam.

Sumber: DelikJabar