- Ampetra Indonesia Kabupaten Purwakarta menargetkan deklarasi kepengurusan dalam satu bulan ke depan
- Organisasi ini akan mengadvokasi dan mengedukasi penambang tradisional agar beroperasi secara legal, aman, dan berkelanjutan
- Terdapat lima kecamatan di Purwakarta masuk Wilayah Pertambangan Rakyat namun alokasinya masih sangat terbatas
WartaPurwakarta - Kepengurusan Asosiasi Masyarakat Penambang Tradisional (Ampetra) Indonesia Kabupaten Purwakarta rencananya diresmikan dalam waktu sekitar sebulan ke depan. Organisasi ini dibentuk sebagai fasilitas pendampingan sekaligus penyebaran pemahaman bagi para penambang rakyat supaya kegiatannya berjalan sesuai koridor hukum, terjaga keselamatannya, dan mampu bertahan jangka panjang.
"Insyaallah dalam satu bulan ke depan kami akan deklarasi," ungkap Ketua DPD Ampetra Indonesia Purwakarta, Syarifudin atau Arif Rebel, Kamis (17/9/2026).
Arif menegaskan bahwa kehadiran Ampetra di wilayahnya sama sekali tidak bermaksud memlegitimasi praktik tambang ilegal. Sebaliknya, organisasi tersebut berperan memandu masyarakat penambang untuk memahami regulasi yang berlaku sekaligus mengurus dokumen keabsahan usaha mereka.
"Kami siap mengadvokasi masyarakat penambangan mulai dari hulu ke hilir. Mulai dari memperjuangkan hak dan kepastian hukum, hingga menjembatani antara masyarakat penambang dengan pemerintah dan pemangku kepentingan," ujarnya.
Pendampingan itu mencakup berbagai ranet, mulai dari penyelesaian soal hak warga, jaminan kepastian hukum, mekanisme perizinan, hingga pembentukan saluran komunikasi yang lancar antara para penambang dengan aparat pemerintah serta pihak-pihak terkait. Arif menyampaikan bahwa salah satu prioritas organisasinya adalah mendorong aktivitas pertambangan rakyat agar selaras dengan ketentuan yang berlaku. Langkah ini dianggap krusial lantaran masih banyak penambang awam yang belum memahami alur permohonan izin usaha.
"Ampetra Indonesia bukan wadah untuk melindungi tindakan ilegal, justru sebaliknya, kami mendampingi masyarakat penambang sehingga bisa menjalankan usaha tambangnya sesuai dengan hukum yang berlaku," ucapnya.
Selain ranah advokasi, Ampetra turut menyelenggarakan program penguatan kapasitas masyarakat soal tata kelola tambang yang baik. Pemahaman yang diberikan tidak terbatas pada urusan keabsahan dokumen semata, melainkan juga mencakup aspek keselamatan kerja serta dampak terhadap lingkungan sekitar.
"Selain mengadvokasi, kami juga melakukan edukasi. Hal ini supaya usaha tambang rakyat ini legal, tak hanya dalam hal perizinan tapi juga memperhatikan kondisi dan dampak lingkungannya," katanya.
Penguatan wawasan mengenai mekanisme izin dan pengelolaan lingkungan perlu terus digalakkan agar kegiatan tambang warga tidak memicu permasalahan baru pada masa mendatang. Arif menjelaskan bahwa saat ini terdapat lima kecamatan di wilayah Purwakarta yang masuk dalam zona Wilayah Pertambangan Rakyat atau WPR. Akan tetapi, ketersediaan lahan WPR dinilai masih jauh dari memadai apabila dibandingkan dengan kebutuhan riil masyarakat setempat.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Atas dasar itu, Ampetra berencana menyuarakan perluasan penentuan alokasi WPR agar para penambang tradisional memperoleh kepastian ruang gerak usaha yang sejalan dengan aturan hukum.
"Kami juga akan memperjuangkan alokasi WPR yang saat ini masih sangat minim," ujarnya.
Apabila kegiatan tambang rakyat sudah terkelola dengan tertib dan sah, Arif memperkirakan dampak positifnya tidak akan berhenti pada para penambang saja. Aktivitas tersebut berpeluang menambah penerimaan pajak daerah, membuka lapangan kerja baru, serta mendorong pertumbuhan pelaku usaha mikro kecil dan menengah di kawasan sekitar lokasi tambang. Sejauh ini, Ampetra Indonesia Purwakarta telah menggelar pertemuan dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten.
Sumber: Radar Karawang - Feed Utama