Poin Penting
  • Rp4 Miliar dana Porprov tidak lagi dikelola secara swakelola, melainkan melalui lelang pihak ketiga
  • Keputusan diambil pada RDP 6 Oktober 2026 yang melibatkan Komisi IV DPRD, Disporaparbud, dan KONI Purwakarta
  • Kepala Disporaparbud Aep Durohman dan Ketua Komisi IV DPRD Ricky Syamsul Fauzi menjelaskan perubahan berlandaskan regulasi Perpres Pengadaan Barang/Jasa

WartaPurwakarta - Anggaran sebesar empat miliar rupiah untuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kabupaten Purwakarta akan dikelola lewat mekanisme lelang barang dan jasa oleh penyedia eksternal, bukan secara swakelola seperti yang semula direncanakan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat dengar pendapat (RDP) sinkronisasi persiapan Porprov yang dilaksanakan pada Selasa, 6 Oktober 2026, dengan partisipasi Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan (Disporaparbud), serta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Purwakarta.

Aep Durohman, Kepala Disporaparbud Purwakarta, menyampaikan bahwa penetapan mekanisme lelang pihak ketiga merupakan hasil konsultasi dengan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ/ULP) dan mengacu pada Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ia menegaskan, "Kita semua komponen bahu-membahu untuk suksesnya Porprov ini. Berdasarkan informasi dari Kabag ULP, pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan oleh Disporaparbud melalui mekanisme lelang pihak ketiga sesuai Perpres yang berlaku."

Ricky Syamsul Fauzi, Ketua Komisi IV DPRD Purwakarta, menambahkan bahwa perubahan skema tersebut didasarkan kajian mendalam yang dilakukan pada rapat sebelumnya. Pada RDP bulan September, sempat dipertimbangkan opsi lelang swakelola, namun setelah ditelaah lebih lanjut, dinyatakan tidak memenuhi persyaratan regulasi. "Begitu dilihat lebih detail, ternyata tidak bisa menggunakan lelang swakelola, maka wajib dilelang sebagai pengadaan barang dan jasa biasa," ujarnya.

Dengan demikian, seluruh alokasi dana yang mencakup akomodasi, uang saku, dan kebutuhan kontingen atlet akan diproses melalui prosedur lelang sesuai ketentuan perundang‑undangan yang berlaku.

Sumber: DelikJabar