- Jhon Kamal menilai penggunaan TKA Cina sebagai kuli kasar tidak manusiawi
- Ia minta Disnaker dan Imigrasi buka data visa TKA di Purwakarta
- Fraksi Golkar akan pakai hak angket untuk panggil perusahaan terkait
WartaPurwakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Purwakarta dari Fraksi Golkar, Jhon Kamal, mengutarakan keberatannya terhadap dugaan penempatan tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok pada posisi buruh kasar di beberapa proyek daerah. Menurut Kamal, kebijakan perusahaan yang lebih memilih pekerja asing untuk pekerjaan fisik sekaligus mengesampingkan tenaga lokal merupakan pelanggaran prinsip kemanusiaan.
Ia menegaskan, “Regulasi di negara kita jelas, TKA itu seharusnya hanya untuk posisi tenaga ahli atau profesional. Tapi faktanya di lapangan, mereka dipekerjakan sebagai kuli kasar. Kebijakan tidak menggunakan tenaga lokal ini sangat tidak manusiawi. Ini sama saja mencekik hak ekonomi warga setempat,” sambil menyoroti tingginya tingkat pengangguran di Purwakarta.
Kamal menambahkan bahwa sikap perusahaan yang mengimpor tenaga kerja asing untuk pekerjaan yang seharusnya dapat diisi oleh warga setempat menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap komunitas lokal. “Pihak perusahaan jelas tidak menghormati warga lokal. Mereka datang ke tanah kita, mengambil proyek, tapi malah membawa orang-orang mereka sendiri untuk jadi kuli. Di mana letak kepeduliannya terhadap masyarakat sekitar?” ujarnya dengan tegas.
Menyikapi isu tersebut, Jhon Kamal meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Purwakarta serta Kantor Imigrasi untuk mengungkap data secara terbuka mengenai kedatangan dan status visa tenaga kerja asing. “Saya meminta pihak terkait untuk membuka secara transparan tentang keberadaan tenaga kerja kasar asing di Purwakarta ini. Kita mulai dari transparansi visa kedatangan mereka. Apakah mereka masuk menggunakan visa kerja yang sesuai, atau ada indikasi penyalahgunaan visa?” serunya.
Ia menekankan pentingnya pemeriksaan dokumen legalitas TKA, dan bila terbukti melanggar peruntukan visa atau izin tinggal, perusahaan yang mempekerjakan harus dikenai sanksi tegas, termasuk deportasi.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Fraksi Golkar di DPRD Purwakarta berencana menggunakan hak angket untuk memanggil Dinas Tenaga Kerja dan perwakilan perusahaan terkait dalam rapat dengar pendapat yang akan datang. “Kami akan kawal terus kasus ini. DPRD Purwakarta tidak akan diam melihat hak warga lokal dirampas oleh TKA yang seharusnya tidak diperbolekan bekerja sebagai kuli kasar di bumi Purwakarta,” pungkas Kamal.
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat