- Jhon Kamal mengungkap perbedaan upah signifikan antara TKA asal Tiongkok dan pekerja lokal
- Ia menanyakan apakah perusahaan yang mempekerjakan TKA telah memotong dan melaporkan PPh 21/26
- Ia menuntut pemerintah daerah melakukan audit upah, pengumpulan data, dan pemantauan kepatuhan pajak serta ketenagakerjaan
WartaPurwakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta dari Fraksi Golkar, Jhon Kamal, mengajukan pertanyaan kepada otoritas daerah terkait pengawasan tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di sektor konstruksi dan pekerjaan kasar. Menurut data yang dikumpulkan dari lapangan, pekerja lokal di Purwakarta menerima upah harian antara Rp100 ribu hingga Rp150 ribu, atau setara dengan Rp2,5 juta sampai Rp3,5 juta per bulan, tanpa jaminan kesehatan, tunjangan, maupun kepastian kerja jangka panjang.
Sementara itu, TKA asal Tiongkok yang melakukan tugas serupa dilaporkan memperoleh paket remunerasi yang lebih tinggi, termasuk akomodasi, makanan, dan tunjangan lain yang dibayar perusahaan. “Di sisi lain, TKA Cina yang kerjanya sama-sama angkat-angkat barang, ngaduk semen, dan pekerjaan kasar lainnya, mereka bisa menerima paket kompensasi yang jauh di atas pekerja lokal. Ini jelas menimbulkan kecemburuan sosial dan merusak pasar tenaga kerja di Purwakarta,” tegas Jhon Kamal pada Selasa (29/9/2026).
Kamal menyoroti pula kurangnya kejelasan mengenai pemotongan pajak atas penghasilan TKA. Ia menanyakan, “Yang jadi pertanyaan besar kami, apakah selama ini penghasilan para TKA kasar itu sudah dipotong pajak? Apakah perusahaan sudah melaporkan PPh 21 mereka ke kantor pajak?”
Mengacu pada peraturan perpajakan, PPh 21/26 merupakan pajak yang dipotong oleh pemberi kerja dan dikelola Direktorat Jenderal Pajak. Jhon menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan perusahaan yang mempekerjakan TKA mematuhi ketentuan pajak serta peraturan ketenagakerjaan.
Sebagai tindak lanjut, ia mengajukan tiga permintaan utama: pertama, perusahaan yang mempekerjakan TKA pada pekerjaan kasar harus menyerahkan data dan laporan pajak setiap TKA kepada otoritas yang berwenang; kedua, dilakukan pemeriksaan menyeluruh atas struktur upah TKA dan pekerja lokal di perusahaan yang menampung keduanya; ketiga, data mengenai keberadaan serta kewajiban perusahaan terkait TKA harus dapat dipantau secara terus‑menerus oleh pemerintah daerah.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Kamal menutup dengan menegaskan, “Kalau TKA‑nya banyak, gajinya besar, tapi pajaknya tidak jelas larinya ke mana, lalu apa untungnya buat Purwakarta? Warga lokal sudah tersingkir dari lapangan kerja, daerah pun tidak mendapat pemasukan dari pajak mereka. Ini double loss bagi masyarakat Purwakarta.”
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat