- 13 SPPG dihentikan operasional oleh BGN
- Penghentian berlaku sejak 2 November 2026
- Sekolah tidak lagi menerima MBG hingga persyaratan dipenuhi
WartaPurwakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) menandatangani Surat Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan nomor 5359/D.TWS/10/2026 pada 29 Oktober 2026, yang menetapkan pemberhentian operasional khusus terhadap 13 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Purwakarta. Surat tersebut mencantumkan sanksi administratif terkait tidak terpenuhinya Laporan Pemenuhan Dokumen Halal (LPDH).
Kewenangan penghentian mulai diberlakukan pada Senin, 2 November 2026, sehingga sejumlah sekolah di wilayah tersebut tidak lagi memperoleh Makan Bergizi Gratis (MBG) dari dapur yang terkait. Seorang orang tua siswa SD di Purwakarta menjelaskan bahwa pihak sekolah menginformasikan penangguhan sementara distribusi MBG melalui grup orang tua pada Jumat, 30 Oktober. Ia menuturkan, "Pihak sekolah yang mengumumkan melalui grup orang tua. Jadi anak bawa bekal sendiri, karena MBG dihentikan dulu, katanya anggaran SPPG belum turun dari pusat."
Daftar 13 SPPG yang masuk dalam penghentian mencakup:
1. SPPG Ciseureuh 6, Kecamatan Purwakarta – Yayasan Insan Cahaya Arrizquha
2. SPPG Ciwangi, Kecamatan Bungursari – Yayasan Bumi Lestari Liguna
3. SPPG Pasawahan Anyar, Kecamatan Pasawahan – Yayasan Mata Tursina Alam
4. SPPG Salem 2, Kecamatan Pondok Salam – Yayasan Manbaul Ulum Assalafiyah
5. SPPG Cipaisan 3, Kecamatan Purwakarta – Yayasan Rikrikgemi Indonesia Emas
6. SPPG Linggasari, Kecamatan Darangdan – Yayasan Andi Azhar
7. SPPG Neglasari 2, Kecamatan Darangdan – Yayasan Baraya Rukun Sauyunan
8. SPPG Cigelam, Kecamatan Babakan Cikao – Yayasan Al Insyirah Firdausy Mobarok
9. SPPG Darangdan, Kecamatan Darangdan – Yayasan Kamarung Barokah Gizi Mandiri
10. SPPG Ciwareng, Kecamatan Babakan Cikao – Yayasan Khayri Arrasyid Sakambang
11. SPPG Cijati, Kecamatan Maniis – Yayasan Berkah Muda Berkreasi
12. SPPG Purwakarta Kaler 2, Kecamatan Purwakarta – Yayasan Al-Muhajirin Purwakarta
13. SPPG Huni 2, Kecamatan Wanayasa – Yayasan Cahaya Pasundan Insani
Menurut ketentuan yang tercantum dalam surat penetapan, operasional SPPG dapat dilanjutkan kembali setelah pengawas keuangan, kepala SPPG, serta perwakilan yayasan atau mitra menyusun dan mengunggah LPDH melalui portal Sistem Informasi Pengelolaan Gizi Nasional (SIPGN). Selain itu, kepala SPPG diwajibkan menyelesaikan pembayaran melalui Virtual Account untuk periode sebelum penetapan, dengan batas waktu satu kali 24 jam.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Hingga saat ini, BGN belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai pencabutan sanksi atau jadwal pemulihan distribusi MBG kepada sekolah dan penerima manfaat yang terdampak. (Ega Nugraha)
Sumber: Halo Purwakarta