Poin Penting
  • Bawaslu Purwakarta meresmikan layanan Mediation Clinic pada Rabu (11/11/2026)
  • Program ini menjalankan instruksi Bawaslu Jabar sebagai fasilitas konsultasi sengketa dan edukasi hukum pemilu
  • Pemkab Purwakarta menyambut positif inisiatif ini guna mencegah kendala administratif parpol jelang pemilu

WartaPurwakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purwakarta meresmikan program Mediation Clinic atau Klinik Mediasi pada Rabu (11/11/2026). Sarana anyar ini dihadirkan guna memfasilitasi partai politik dalam berkonsultasi mengenai penyelesaian sengketa proses serta memperdalam pemahaman regulasi kepemiluan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Purwakarta Yusup Suprianto menjelaskan, pembentukan fasilitas tersebut merupakan langkah konkret dalam menjalankan arahan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Program ini sekaligus mengukuhkan peran lembaga pengawas dalam menangani sengketa proses pemilu secara optimal.

Di samping memenuhi mandat organisasi, Yusup menegaskan bahwa klinik tersebut diproyeksikan menjadi sarana penghubung yang efektif antara pengawas pemilu, peserta pemilu, dan para pemangku kepentingan.

“Kami berharap Mediation Clinic ini bisa menjadi wadah untuk membangun komitmen serta komunikasi yang baik dengan seluruh partai politik,” ujar Yusup dalam kegiatan peluncuran.

Dukungan positif datang dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Wakil Bupati Abang Ijo Hapidin. Mewakili jajaran pemkab dan bupati, ia memandang kehadiran sarana ini sangat berguna bagi para narahubung atau liaison officer (LO) partai politik dalam membedah regulasi dan syarat administrasi pemilihan.

Kesiapan berkas dan pemahaman payung hukum sejak dini dinilai krusial agar tidak memicu sengketa saat perhelatan pemilu maupun pilkada bergulir.

“Proses ke depan tentu banyak hal yang harus dilengkapi. Jangan sampai ketika sudah mendekati tahapan pemilu atau pilkada, rekan-rekan belum mempersiapkan administrasi dan belum memahami aturan hukumnya,” kata Abang Ijo.

Abang Ijo menambahkan, berbagai kendala pada tahapan pencalonan di pesta demokrasi terdahulu mesti dijadikan pelajaran berharga, terutama menyangkut minimnya pemahaman terhadap aturan teknis. Oleh sebab itu, partai politik didorong memanfaatkan Klinik Mediasi untuk berdiskusi demi mengantisipasi persoalan hukum sebelum tahapan krusial dimulai.

Sumber: Halo Purwakarta