- Rencana pembangunan rumah ibadah di Desa Cikopo belum mencapai mufakat usai musyawarah 20 September 2026
- Budi Sopandi Muplih mendorong verifikasi data dukungan warga secara transparan dan objektif
- Pemkab Purwakarta, Kemenag, dan FKUB diminta hadir menjamin hak konstitusional serta mencegah konflik sosial
WartaPurwakarta - Rencana pendirian rumah ibadah di Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta belum menemukan titik terang setelah musyawarah pada 20 September 2026 berakhir tanpa kesepakatan. Keabsahan berkas dukungan warga setempat menjadi materi utama yang memicu silang pendapat di tengah masyarakat.
Perkembangan tersebut disoroti mantan anggota legislatif Fraksi PPP Purwakarta periode 2014–2019, Budi Sopandi Muplih. Ia memandang dinamika ini bukan sekadar urusan prosedur administratif maupun pembangunan fisik, melainkan sarana menguji kedewasaan publik dalam merawat keharmonisan hidup beragama dan bernegara.
"Kebebasan beragama dan beribadah bukanlah pemberian kelompok mayoritas kepada minoritas, melainkan hak konstitusional yang melekat pada setiap warga negara sesuai Pasal 29 dan 28E UUD 1945," kata Budi melalui pernyataan tertulis, Rabu (23/9/2026).
Merujuk pada ketentuan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Tahun 2006 tentang pendirian tempat ibadah, Budi meminta Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Kementerian Agama, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bergerak memvalidasi data persetujuan warga secara terbuka dan akuntabel. Langkah tersebut dinilai mendesak demi menghadirkan kepastian hukum sekaligus mencegah timbulnya gesekan sosial yang lebih luas.
"Negara harus hadir sebagai penjamin keadilan bagi semua, bukan sekadar mengikuti tekanan dari kelompok yang paling banyak atau paling kuat menyuarakan kepentingannya," tutur Budi.
Ia menekankan forum musyawarah semestinya menjadi jalan keluar yang tetap bersandar pada ketentuan hukum positif. "Musyawarah harus menjadi sarana menemukan penyelesaian yang menghormati hukum, bukan instrumen untuk menghilangkan hak konstitusional seseorang," ucapnya menambahkan.
Dari perspektif religius, Budi memaparkan bahwa keteguhan memegang akidah tidak semestinya diwujudkan lewat sikap permusuhan terhadap kelompok lain. Tradisi Ahlussunnah wal Jamaah memuat prinsip tasamuh atau toleransi, yakni menghargai hak pihak lain tanpa mencampuradukkan pokok keyakinan iman.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Penyelesaian polemik di Bungursari diyakini dapat dicapai melalui mekanisme dialog, pemeriksaan keabsahan data, serta kepatuhan terhadap koridor tata kelola pemerintahan yang berlaku. Budi juga meminta persoalan tersebut tidak digiring menjadi sentimen konflik antarumat beragama, mengingat aspirasi warga yang menyampaikan keberatan berhak didengar, sementara kebutuhan masyarakat terhadap tempat beribadah juga tetap wajib dilindungi.
"Purwakarta adalah rumah bersama. Jangan sampai perbedaan keyakinan menghilangkan persaudaraan kita sebagai sesama anak bangsa," kata Budi.
Sumber: Halo Purwakarta