- Bupati Saeful Bahri Binzen mengkritik penempatan papan informasi proyek di area tertutup pada proyek Gapura Taman Jalan Veteran, 7 Oktober 2026
- Bupati memerintahkan Dinas PUPR mencabut papan dalam 24 jam dan mengancam kontraktor dengan blacklist
- Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertamanan akan mengeluarkan Surat Peringatan Pertama dan memindahkan papan ke posisi yang dapat dilihat publik
WartaPurwakarta - Saeful Bahri Binzen, Bupati Kabupaten Purwakarta, melakukan inspeksi tak terjadwal pada Rabu, 7 Oktober 2026, di lokasi proyek infrastruktur Gapura Taman Jalan Veteran, Kecamatan Purwakarta. Pada kunjungan tersebut, ia menemukan bahwa papan informasi proyek—yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat umum—dipasang di dalam area proyek yang dipagari seng dan terkunci, sehingga tidak terlihat oleh pengguna jalan.
Bupati menanggapi penempatan tersebut dengan nada tinggi di depan para pekerja dan pengawas lapangan. Ia berseru, "Saya tidak habis pikir, ini negara hukum atau negara proyek siluman? Papan informasi itu dipasang di dalam pagar yang dikunci. Mau dibaca oleh siapa? Oleh hantu?"
Menurutnya, kelalaian kontraktor dalam menempatkan papan informasi bukan sekadar kekeliruan teknis, melainkan pelanggaran terhadap hak warga untuk memantau penggunaan dana publik. "Saya perintahkan Dinas PUPR untuk langsung tegur keras kontraktor pelaksana. Dalam waktu 1x24 jam, papan harus dicopot dan dipasang di tempat yang strategis, aman dibaca publik, dan tidak membahayakan. Jika membandel, saya ancam blacklist (daftar hitam) dari seluruh tender proyek di Purwakarta," tegasnya.
Penempatan papan yang tidak sesuai menimbulkan sorotan pada regulasi yang mengatur transparansi proyek pemerintah. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahannya dalam Perpres No. 12 Tahun 2021, menekankan prinsip keterbukaan. Sementara itu, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mewajibkan setiap paket konstruksi yang dibiayai APBN atau APBD menampilkan papan informasi di lokasi proyek.
Menanggapi perintah Bupati, Titin Suhartini, Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertamanan Kabupaten Purwakarta, menyatakan akan mengeluarkan Surat Peringatan Pertama (SP1) kepada kontraktor terkait. "Kami sudah perintahkan rekanan pelaksana untuk segera memindahkan papan proyek ke sisi luar pagar yang menghadap langsung ke jalan raya, dengan ukuran yang sesuai standar dan dilindungi teritis agar tidak cepat rusak. Kami akan lakukan evaluasi ketat," ujarnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Kasus ini menjadi peringatan bagi penyedia jasa konstruksi di Purwakarta bahwa pemasangan papan informasi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan kewajiban yang diatur oleh peraturan negara untuk menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat